Utang Nasional AS Tembus 40 Triliun Dolar, Rekor Tertinggi Sejarah

Laju akumulasi utang Amerika Serikat mencatatkan percepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya sepanjang sejarah keuangan negara tersebut. Pada Januari 2017 ketika Donald Trump pertama kali dilantik sebagai presiden, total utang federal tercatat sebesar 19,95 triliun dolar AS atau setara Rp354,61 kuadriliun. Angka tersebut kini melonjak dua kali lipat akibat belanja agresif di bawah dua pemerintahan berbeda.

Sekitar sepertiga dari total kenaikan utang terjadi dalam kurun dua tahun pascamerekbaknya pandemi COVID-19 yang diumumkan pada Maret 2020. Baik kepemimpinan Trump pada periode pertama maupun penggantinya, Joe Biden, sama-sama melakukan peminjaman berskala raksasa demi mendanai stimulus pemulihan ekonomi dan kesehatan. Selama empat tahun masa jabatan Biden, akumulasi utang kotor bertambah sebesar 8,4 triliun dolar AS atau setara Rp147 kuadriliun, yang diserap oleh belanja pemulihan pandemi, investasi infrastruktur, dan subsidi energi bersih.

Sementara itu, sejak Trump kembali menjabat untuk periode keduanya pada Januari 2025, beban utang tercatat bertambah 3,8 triliun dolar AS atau setara Rp66,5 kuadriliun. Kenaikan tersebut menambah akumulasi pertumbuhan utang kotor selama dua masa jabatannya menjadi 11,6 triliun dolar AS atau setara Rp216 kuadriliun. Lembaga pengawas anggaran Committee for a Responsible Federal Budget menilai pilihan kebijakan kedua pemimpin telah mendorong jalur utang melampaui perkiraan undang-undang anggaran awal.

Berdasarkan data yang dihimpun Al Jazeera dari Peter G. Peterson Foundation, pencapaian rekor utang 40 triliun dolar AS atau setara Rp700 kuadriliun ini menanggung beban finansial yang sangat berat bagi publik secara langsung. Angka tersebut setara dengan beban utang sekitar 117 ribu dolar AS atau setara Rp2,07 miliar per individu di Amerika Serikat, atau mencapai 297 ribu dolar AS atau setara Rp5,27 miliar per rumah tangga. Menurut data Peter G. Peterson Foundation, total utang ini hampir setara dengan gabungan produk domestik bruto dari lima negara besar, yaitu China, Jerman, Jepang, Inggris, dan India.

Dampak akumulasi utang tersebut turut mengancam stabilitas ekonomi masyarakat harian karena melonjaknya biaya operasional negara. Pekan lalu, menjelang penembusan rekor utang tersebut, Pemimpin eksekutif Bipartisan Policy Center, Margaret Spellings, telah mengingatkan bahwa pembengkakan utang federal mulai menggerogoti daya beli masyarakat. "Program-program federal kita menghabiskan jauh lebih banyak daripada pendapatan pemerintah, dan item-item anggaran federal terbesar berjalan secara otomatis," kata Spellings.

Spellings menambahkan bahwa situasi fiskal saat ini mengancam prospek ekonomi jangka panjang negara. "Utang federal sudah meningkatkan biaya hidup dan menghimpit pengeluaran serta investasi lainnya, mengancam perekonomian kita dan kemakmuran jangka panjang warga AS," ujar Spellings. Tekanan semakin parah karena sepanjang 10 bulan pertama tahun fiskal 2026, biaya bunga atas pinjaman pemerintah telah melampaui belanja layanan kesehatan Medicare. Hal ini menempatkan biaya bunga utang sebagai pos pengeluaran terbesar kedua dalam anggaran federal setelah sistem pensiun Social Security.

Pembengkakan defisit anggaran bulanan yang tajam menjadi salah satu pemicu utama cepatnya penambahan angka utang dalam beberapa bulan terakhir. Pada Juli 2026, Departemen Keuangan AS melaporkan defisit bulanan sebesar 432 miliar dolar AS atau setara Rp7.678 triliun, yang menjadi defisit bulanan tertinggi keempat sepanjang sejarah negara tersebut. Angka defisit yang membengkak ini dipengaruhi oleh kewajiban pemerintah di bawah administrasi Trump untuk mengembalikan penerimaan tarif senilai lebih dari 100 miliar dolar AS atau setara Rp1.777 triliun yang dibatalkan oleh sistem peradilan.

Pengembalian dana tarif tersebut membuat penerimaan bea masuk mencatatkan angka negatif selama tiga bulan berturut-turut. Pada saat yang sama, pengeluaran untuk program wajib (mandatory programmes) seperti Social Security dan Medicare terus meningkat untuk menopang populasi generasi tua yang memasuki masa pensiun. Anggaran belanja tahunan Amerika Serikat saat ini mencapai sekitar 7 triliun dolar AS atau setara Rp124,4 kuadriliun, dengan 60 persen di antaranya dialokasikan untuk program belanja wajib (mandatory programmes)—seperti jaminan sosial dan layanan kesehatan lansia—yang secara hukum tidak dapat dipotong secara mendadak.

Meskipun pemerintah membentuk badan penasihat Department of Government Efficiency (DOGE) untuk memangkas pemborosan birokrasi federal, fokus efisiensi hanya menyasar program diskresioner (discretionary programmes). Porsi belanja diskresioner tersebut faktanya merupakan bagian terkecil dari keseluruhan porsi anggaran belanja federal. Sementara itu, undang-undang anggaran baru One Big Beautiful Bill Act yang diusung dalam periode kedua kepemimpinan Trump diperkirakan oleh Congressional Budget Office akan menambah utang sebesar 4,7 triliun dolar AS atau setara Rp83,53 kuadriliun.

Dilansir The Guardian, terlewatinya rekor utang 40 triliun dolar AS terjadi saat Kongres Amerika Serikat menghadapi kebuntuan dalam mengesahkan rancangan undang-undang pendanaan pemerintah terbaru. Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat AS meloloskan dua draf rancangan undang-undang berbeda yang hingga kini belum menemui titik temu. Pemerintah federal terancam mengalami penutupan operasional (government shutdown) pada 30 September 2026 jika kesepakatan anggaran tidak segera disahkan oleh kedua kamar legislatif dan ditandatangani oleh presiden.

Presiden Committee for a Responsible Federal Budget, Maya MacGuineas, menyoroti lambatnya sejarah akumulasi utang pada masa lalu dibandingkan dengan kondisi saat ini. "Sebagai gambaran, butuh hampir 200 tahun bagi utang kotor Amerika untuk mencapai 1 triliun dolar AS (setara Rp17,7 kuadriliun) pertama kali pada 1981," kata MacGuineas. Ia menegaskan bahwa beban utang masif tersebut memberikan dampak nyata pada roda perekonomian harian masyarakat luas.

MacGuineas menekankan bahaya ketergantungan pada peminjaman uang secara terus-menerus terhadap stabilitas domestik maupun global. "Utang sebesar 40 triliun dolar AS tidak hanya ada dalam pembukuan pemerintah; ini dirasakan di seluruh perekonomian dan berdampak pada dompet masyarakat dengan satu atau lain cara," ujar MacGuineas. Ia memperingatkan bahwa semakin banyak peminjaman dilakukan, semakin parah tingkat inflasi serta ketahanan negara terhadap gejolak internasional.

Menanggapi tekanan pasar, Departemen Keuangan AS mengumumkan keputusan untuk melipatgandakan program pembelian kembali (buyback) obligasi pemerintah di pasar sekunder. Langkah strategis ini diambil setelah pasar obligasi menunjukkan kecemasan terhadap inflasi yang bertahan tinggi serta eskalasi ketegangan geopolitik antara AS dan Iran. Walaupun tindakan tersebut tidak menambah beban utang bersih, kebijakan buyback memperlihatkan makin besarnya tantangan negara dalam menarik minat investor global untuk memegang surat utang pemerintah.