UU IKN Direvisi, Sri Mulyani: Pembangunan Infrastruktur Tetap Jalan

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga memastikan bahwa dalam merevisi UU IKN tidak akan memengaruhi postur anggaran untuk pembangunan mega proyek tersebut.

"Jadi nanti masih tetap sama. IKN sendiri kan masih belum kita alokasikan karena kan kemarin pembentukan untuk IKN sebagai satker tersendiri ini baru dibentuk sesudah undang-undang selesai," ujar Sri Mulyani.

Dia menjelaskan, anggaran pembangunan IKN saat ini sebagian masih ada di masing-masing kementerian/lembaga, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Dijelaskannya, sejauh ini belum ditetapkan naskah akademik terkait revisi UU IKN. Saat ini semua prosesnya masih dijalankan oleh pemerintah.

"Kan kalau membuat revisi undang-undang kan selalu ada prosedurnya. Naskah akademiknya harus mendefinisikan apa-apa yang memang perlu untuk direvisi, seberapa kritikal, dan apakah ini memang akan menyangkut berbagai pasal yang memang ada di dalam atau belum ada di sana. Nanti kita lihat," tambahnya.

Menkumham Yasonna Laoly sebelumnya menjelaskan mengenai usulan Rancangan Undang-Undang atas perubahan Undang-Undang Nomor 3 tentang IKN. Dia mengaku dalam UU 3/2022 tentang IKN perlu ditambahkan kepastian proses, persiapan, pembangunan pemindahan Ibu Kota Negara serta penyelenggaraan pemungutan daerah khusus IKN.

Menurutnya rancangan beleid ini belum masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2023, sehingga perlu diikutsertakan agar bisa segera diundangkan.

“Materi UU ini utamanya mengatur penguatan otoritas IKN secara optimal melalui pengaturan kewenangan khusus pendanaan pengelolaan barang milik negara, pengelolaan kekayaan IKN, kemudahan pembiayaan dan fasilitas penanaman modal, ketentuan hak atas tanah yang progresif, dan adanya jaminan kelangsungan untuk pembangunan IKN,” jelas Yasonna di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (23/11/2022).