Wamendagri: Makan Bergizi Gratis Pacu Pertumbuhan Ekonomi Daerah
- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat memacu perekonomian daerah dengan melibatkan berbagai pihak lokal, petani, dan pengusaha.
- Pemerintah daerah (Pemda) dengan kapasitas fiskal kuat seperti Kabupaten Badung, Bali, dapat mengalokasikan anggaran dari APBD untuk program MBG.
- Implementasi program MBG bergantung pada kapasitas fiskal di daerah, dengan pemerintah pusat siap memberikan subsidi bagi daerah dengan kapasitas fiskal lemah.
Jakarta, IDN Times - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menjelaskan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa memacu kebangkitan perekonomian di daerah. Menurutnya, penerapan kebijakan ini akan melibatkan peran berbagai pihak di daerah, seperti pengusaha lokal, vendor, petani, hingga pihak-pihak yang mengurusi ketahanan pangan.
Menurut Bima, pemerintah daerah (pemda) memiliki antusiasme tinggi dalam menyambut kebijakan MBG. Namun, antusiasme ini perlu juga didukung oleh kemampuan fiskal daerah.
"Daerah-daerah dengan kapasitas fiskal kuat, seperti Kabupaten Badung, Bali, memungkinkan pengalokasian anggaran untuk kebijakan tersebut didominasi dari APBD,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (21/1/2025).
1. Pemda akan bermitra dengan Badan Gizi Nasional
Dia menegaskan pemda nantinya akan membangun kemitraan dengan Badan Gizi Nasional, untuk menjalankan Program Makan Bergizi Gratis.
"Ada beberapa model kemitraan, nanti model yang mana, silakan diarahkan ke situ. Karena ujung-ujungnya bukan saja untuk kesehatan dan kesejahteraan, tetapi juga untuk pertumbuhan ekonomi," tutunya.
2. Jika kemampuan fiskal lemah, akan dibantu pemerintah pusat
Bima menambahkan, implementasi program MBG bergantung pada kapasitas fiskal di daerah. Jika daerah tersebut kuat, maka pemerintah pusat mempersilakan agar program direalisasikan melalui anggaran yang bersumber dari APBD.
Sebaliknya, apabila daerah tersebut memiliki kapasitas fiskal lemah, maka pemerintah pusat akan membantu pelaksanaan program tersebut melalui skema subsidi. “Karena bagaimanapun, daerah kan juga punya prioritas juga. Daerah kan juga punya kebutuhan pembangunan juga,” ujar eks Wali Kota Bogor ini.
3. Pemerintah pusat paham situasi dan kondisi era otonomi daerah
Kendati begitu, Bima memastikan, pemerintah pusat memahami situasi dan kondisi di setiap daerah. Apalagi sejak semangat otonomi daerah diterapkan oleh pemda.
“Dalam era otonomi daerah ini ada prioritas daerah, ada visi misi kepala daerah yang harus dilakukan sinkronisasi,” beber dia.
