Waskita Masih Berdarah-darah, Butuh Dana Jumbo biar Sembuh

25 Jun 2024, 18:40 WIB

Vadhia Lidyana

Kantor pusat PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT). (dok. Waskita)

Intinya sih...

PT Waskita Karya (Persero) Tbk memiliki utang Rp41,2 triliun per akhir 2023.
Direktur Utama PPA, M Teguh Wirahadikusumah menyatakan dibutuhkan dana jumbo dari APBN untuk pemulihan Waskita.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Kondisi keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) masih ‘berdarah-darah’. BUMN karya itu masih memiliki utang Rp41,2 triliun per akhir 2023.

PT Perusahaan Pengelolaan Aset (PPA) selaku anak usaha Holding Danareksa ditugaskan pemerintah untuk mengelola sejumlah BUMN ‘sakit’ untuk memulihkan kinerjanya. Namun, Direktur Utama PPA, M Teguh Wirahadikusumah mengatakan, dalam kasus Waskita dibutuhkan dana jumbo untuk pemulihannya.

“Karena tadi, kalau misalnya ada pertanyaan ini kalau PPA dikasih Waskita sanggup gak? Kembali lagi bukan cuma kompetensi, tapi kapasitas pendanannya juga pak,” kata Teguh dalam rapat panja dengan Komisi VI DPR RI, Senin (24/6/2024).

1. Dana jumbo yang diperlukan hanya bisa dari pemerintah

Ilustrasi uang tunai rupiah (pixabay.com/Mohamad Trilaksono)

Teguh mengatakan, dana yang dimaksud untuk penyehatan Waskita ialah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebab, menurutnya, tak memungkinkan jika melalui pendanaan pasar.

“Sumber pendanaan dari mana? Mau gak mau sangat tergantung dari pemerintah karena dari pasar hampir tidak mungkin," tutur Teguh.

2. PPA tak ditugaskan 'merawat' Waskita

Kantor Waskita Karya (setkab.go.id)

Teguh mengatakan, hingga saat ini Kementerian BUMN tak menugaskan PPA penyehatan masalah keuangan berat Waskita Karya.

Adapun skema penyehatan perusahaan masih dilakukan secara mandiri oleh Waskita, dan negosiasi terkait restrukturisasi dilakukan oleh pemegang saham.

“Waskita itu selesai dilakukan restrukturisasi dikembalikan ke Kementerian BUMN, tetapi sekarang yang saya ketahui dan saya pahami konsep penyehatannya tetap di dalam ekosistem Danareksa,” ucap Teguh.

3. Perlu kebijakan Kementerian BUMN

Kantor Kementerian BUMN di Jakarta Pusat. (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Apabila Waskita ingin dititip kelola kepada PPA yang bertugas melakukan penyehatan masalah keuangan berat, menurut Teguh, harus menunggu kebijakan Holding Danareksa dan Kementerian BUMN.

“Apakah nanti ke depan PPA setelah 14 (BUMN) ini selasai mau dikasih yang lain ini, satu yang perlu didiskusikan dengan pemegang saham baik Danareksa maupun Kementerian (BUMN),” kata Teguh.