Zulhas Sebut Rezim Tarif Tak Bisa Lagi Dipakai untuk Hadang Impor
- Indonesia terikat CEPA, sehingga tidak bisa mengandalkan rezim tarif untuk menghadang impor pangan.
- Pemerintah perlu membuat strategi untuk menjaga tata kelola pangan dalam negeri, seperti membuka keran impor sapi bakalan.
- Hampir semua pangan pokok Indonesia sebagian besar dipasok komoditas impor, sehingga program kedaulatan pangan diperlukan.
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, Indonesia tak bisa lagi mengandalkan pengenaan tarif bea masuk untuk menghadang impor pangan.
Hal itu dia ungkapkan saat menjawab pertanyaan soal peluang penerapan kebijakan tarif penuh atau tariff rate quota (TRQ) untuk mewujudkan tata kelola pangan yang lebih transparan, dari Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Profesor Sahara, dalam panel diskusi Sarasehan 100 Ekonom Indonesia yang digelar INDEF dan CNBC Indonesia, Selasa (28/10/2025).
"Kalau rezim sudah enggak boleh," kata Zulhas.
1. Indonesia terikat CEPA
Zulhas mengatakan, Indonesia terikat Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif atau Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), sehingga tak bisa mengandalkan rezim tarif.
"Karena kita hampir semua sudah CEPA. CEPA itu Comprehensive Economic Partnership Agreement. Jadi zero tariff. Mau dengan China, dengan mana pun, kalau kita kenakan tarif, dia kenakan tarif juga," tutur Zulhas.
2. Bikin strategi buat jaga tata kelola pangan dalam negeri
Zulhas mengatakan, untuk menjaga tata kelola pangan, yang bisa dia terapkan adalah mengatur strategi dalam impor pangan. Misalnya, untuk memenuhi kebutuhan daging sapi, pemerintah membuka keran impor untuk sapi bakalan.
Nantinya, impor sapi bakalan itu akan membuka peluang bagi pengusaha penggemukan sapi di Indonesia.
"Kita sekarang impor sapi besar-besaran, sekarang kita tinggal pilih," ujar Zulhas.
3. Hampir semua pangan pokok impor
Zulhas mengakui, hampir seluruh pangan pokok Indonesia sebagian besar dipasok komoditas impor.
Oleh sebab itu, Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menggencarkan program kedaulatan pangan. Tak hanya dari sisi produksi, tapi juga dari sisi penyerapan untuk memastikan kesejahteraan petani.
"Berikutnya tidak boleh tawar-tawar, artinya kita harus swasebada. Maka kedaulatan pangan, pangan menjadi sangat penting. Begitu kita buka rapor soal pangan, hampir semua impor," ujar Zulhas.
.jpg)
