BTN Beri Penjelasan soal Klaim Dana Nasabah Rp17 Miliar

Widodo mengatakan, terdapat perbedaan antara nilai Rp17 miliar yang disebut dalam unggahan di media sosial dengan nilai yang tercantum dalam dokumen perkara. Menurut dia, angka yang beredar di ruang publik tidak sesuai dengan dokumen resmi yang menjadi dasar proses hukum.

Dalam gugatan terbaru yang diajukan pihak penggugat, nilai pokok dana yang dituntut disebut sekitar Rp7,26 miliar. Selain itu, terdapat tuntutan bunga sekitar Rp1,68 miliar. Widodo menegaskan, nilai tersebut merupakan dalil dari pihak penggugat dalam perkara perdata. Angka tersebut, kata dia, bukan merupakan pengakuan BTN mengenai nilai kerugian maupun kewajiban pembayaran kepada penggugat.

“Proses perdata terkait klien kami dengan saudari Linawati saat ini masih berjalan di pengadilan. Kami mengimbau semua pihak agar bersabar dan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung, bukan justru membangun asumsi sepihak di ruang digital,” ujar Widodo.

Di sisi lain, Widodo mengatakan, BTN telah mengambil langkah hukum ketika menemukan dugaan pelanggaran dalam perkara tersebut. Perseroan melaporkan mantan pegawainya ke Polda Metro Jaya pada 4 Mei 2023. Perkara pidana tersebut kemudian berlanjut hingga pengadilan. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 13 Maret 2024, mantan pegawai BTN tersebut dijatuhi hukuman tiga tahun penjara dan denda Rp200 juta.

Widodo mengatakan, langkah tersebut merupakan bentuk komitmen BTN terhadap penegakan hukum sekaligus upaya perusahaan untuk tidak menoleransi fraud. Menurutnya, persoalan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran harus diproses melalui mekanisme hukum.

Namun, perkara antara BTN dan Linawati dalam ranah perdata masih berjalan. Karena itu, BTN meminta publik tidak menarik kesimpulan mengenai kewajiban pembayaran sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Widodo menjelaskan, perkara tersebut sebelumnya juga telah diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada 18 Februari 2025, majelis hakim menyatakan gugatan pada perkara pertama tidak dapat diterima.

BTN menegaskan putusan tersebut tidak memuat amar yang memerintahkan perseroan untuk melakukan pembayaran kepada pihak penggugat. Setelah itu, gugatan kembali diajukan dan proses persidangan masih berlangsung hingga saat ini.

Karena proses hukum belum selesai, Widodo meminta seluruh pihak menghormati proses peradilan. Ia juga menilai informasi mengenai perkara tersebut sebaiknya disampaikan berdasarkan dokumen dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

BTN menyatakan akan tetap kooperatif dalam proses hukum serta menjunjung prinsip kepatuhan dan perlindungan hak nasabah. Jika nantinya terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan memerintahkan BTN melakukan pembayaran, perseroan menyatakan akan memenuhi kewajiban tersebut sesuai amar putusan hakim.

Sementara Shabrina sebelumnya mengunggah video di Instagram pribadinya, yang menyatakan bahwa saldo ibu mertuanya hilang diduga dilakukan secara sengaja oleh oknum internal BTN. Dari hasil investigasi internal BTN, dia mengatakan, ada 94 transaksi dengan metode swap dan 102 transaksi menggunakan slip penyetoran melalui teller tanpa kehadiran pemilik rekening.

Shabrina mengatakan, oknum yang pernah menjabat sebagai kepala cabang BTN di Jakarta Timur telah dinyatakan bersalah dan divonis tiga tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Shabrina pun mempertanyakan bagaimana transaksi tersebut bisa terjadi tanpa diketahui pemilik rekening. Dia meminta BTN bertanggung jawab, memberikan penjelasan dan mengembalikan dana yang hilang tersebut.

"Aku minta Bank BTN bertanggung jawab dan uang itu bisa kembali cepat," kata dia.