Penyaluran KUR Perumahan BTN Tembus Rp7,4 Triliun
- BTN telah menyalurkan KUR Perumahan senilai Rp7,4 triliun, terdiri dari KPP Supply Rp5,4 triliun dan KPP Demand Rp2 triliun.
- Kuota KPP nasional dinaikkan dari Rp36 triliun menjadi Rp50 triliun karena serapan tinggi; BTN mendapat kuota Rp10 triliun.
- KPP membiayai pelaku penyediaan rumah hingga Rp5 miliar dan UMKM perorangan hingga Rp500 juta; di Jakarta dan sekitarnya tercatat 353 peminatan senilai Rp424,944 miliar.
Jakarta, IDN Times - Penyaluran KUR Perumahan atau Kredit Program Perumahan (KPP) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) atau BTN telah mencapai Rp7,4 Triliun. Angka tersebut terdiri atas penyaluran KPP Supply senilai Rp5,4 triliun, dan KPP Demand Rp2 triliun.
Melalui kedua skema tersebut, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait alias Ara mengatakan pembiayaan menjangkau sisi penyediaan rumah sekaligus masyarakat produktif yang membutuhkan dukungan pembiayaan perumahan.
Menurut Ara, pembiayaan itu mendorong pelaku UMKM dalam ekosistem perumahan naik kelas.
“Manfaat program ini sangat luar biasa. Dari sisi supply, subsidi bunganya sangat membantu. Mudah-mudahan, seperti tujuannya, UMKM baik kontraktor, developer maupun toko bangunan bisa naik kelas,” ujar Ara di Menara BTN, Jakarta Pusat, Jumat (11/9/2026).
1. Kuota KPP dinaikkan jadi Rp50 triliun
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait alias Ara dalam Sosialisasi Kredit Program Perumahan di Menara BTN, Jakarta, Jumat (11/9/2026). (IDN Times/Vadhia Lidyana) BTN sendiri mendapatkan kuota penyaluran KPP Rp10 triliun. Secara nasional, kuota KPP meningkat dari Rp36 triliun menjadi Rp50 triliun. Ara mengatakan, kuota KPP ditingkatkan karena serapan program tersebut sangat tinggi, meski program itu belum genap berusia satu tahun.
“Programnya boleh baru, belum sampai setahun, tetapi ternyata responsnya sangat positif. Penyerapan sangat tinggi, makanya kuotanya dinaikkan dari Rp36 triliun menjadi Rp50 triliun. Dari sisi supply, BTN itu paling tinggi,” tutur Ara.
2. Rincian penyaluran KPP Supply dan Demand
Direktur Corporate Banking BTN, Helmi Afrisa (kiri) dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait alias Ara. (IDN Times/Vadhia Lidyana) Direktur Corporate Banking BTN, Helmi Afrisa mengatakan, KPP menjangkau dua sisi sekaligus, yakni pelaku usaha dalam penyediaan rumah serta masyarakat produktif yang membutuhkan dukungan pembiayaan perumahan.
“Kami ingin program ini tidak hanya mendorong penyediaan hunian, tetapi juga meningkatkan produktivitas pelaku usaha dan pada akhirnya menggerakkan ekonomi rakyat,” ujar Helmi.
Pada sisi supply, KPP dapat dimanfaatkan antara lain oleh developer, kontraktor, dan pedagang bahan bangunan dengan plafon kredit hingga Rp5 miliar.
Sementara KPP Demand memberikan pembiayaan hingga Rp500 juta bagi UMKM perorangan untuk membeli, membangun, maupun merenovasi rumah guna mendukung kegiatan usaha.
3. Permintaan KPP masih tinggi
Potret komplek perumahan bersubsidi dari program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). (dok. Kementerian PUPR) Helmi mengatakan, potensi pertumbuhan KPP masih terbuka lebar. Di wilayah Jakarta dan sekitarnya, BTN mencatat 353 peminatan dengan total plafon Rp424,944 miliar, terdiri atas 57 peminatan KPP Supply senilai Rp288,970 miliar dan 296 peminatan KPP Demand senilai Rp135,974 miliar.
“Besarnya peminatan menunjukkan kebutuhan pembiayaan perumahan datang dari berbagai sisi. Kami akan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, developer, kontraktor, toko bahan bangunan, dan pelaku UMKM agar manfaat KPP dapat menjangkau semakin banyak masyarakat,” kata Helmi.
