Fiskal Ketat, Jusuf Kalla Minta Pemerintah Selektif Tentukan Prioritas

09 Mar 2026, 14:48 WIB

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla saat berdiskusi dengan sejumlah ekonom di Jakarta Selatan, Minggu (8/3/2026) malam. (Dok. Istimewa)

Intinya Sih

Jusuf Kalla mengingatkan pemerintah agar lebih selektif menentukan program prioritas di tengah tekanan fiskal, dengan fokus pada pembiayaan yang berdampak nyata bagi kemajuan negara dan kesejahteraan masyarakat.
Ia menilai semua program penting seperti makan bergizi gratis, alutsista, dan koperasi, namun pelaksanaannya harus disesuaikan dengan urgensi serta kondisi keuangan negara saat ini.
Kementerian Keuangan mencatat defisit APBN per Februari 2026 sebesar Rp135,7 triliun atau 0,53 persen PDB, dengan belanja negara mencapai Rp493,8 triliun dan pendapatan Rp358 triliun.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf "JK" Kalla mengingatkan pemerintah untuk lebih selektif dalam menentukan program prioritas di tengah kondisi fiskal yang dinilai belum seimbang.

Ia menilai, ketika kondisi fiskal menghadapi tekanan, pemerintah perlu menata ulang skala prioritas pembangunan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah menekan pengeluaran yang kurang produktif serta memilih skema pembiayaan yang benar-benar memberikan dampak bagi kemajuan negara dan kesejahteraan masyarakat.

“Dalam kondisi negeri mengalami ketidakseimbangan fiskal yang besar, solusinya antara lain memilih pembiayaan yang dapat memajukan negara dan berdampak pada masyarakat, serta meningkatkan penerimaan negara,” ujar JK kepada wartawan usai menggelar diskusi bersama sejumlah ekonom di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (8/3/2026) malam.

1. Perlu didahulukan mana yang paling prioritas

Siswa TK Negeri 2 Sekayu saat menikmati menu MBG. (IDN Times/Yuliani)

Ia menilai, berbagai program pemerintah memang penting, seperti program makan bergizi gratis (MBG), pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista), hingga penguatan koperasi. Namun demikian, menurutnya pemerintah tetap harus menentukan mana yang paling mendesak untuk didahulukan.

“MBG penting, beli alutsista penting, koperasi penting. Tapi ada yang lebih penting lagi,” katanya.

2. Pelaksanaan berbagai program perlu menyesuaikan waktu dan kondisi fiskal

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla saat berdiskusi dengan sejumlah ekonom di Jakarta Selatan, Minggu (8/3/2026) malam. (Dok. Istimewa)

Ia menambahkan, sejumlah program bukan berarti tidak penting, melainkan pelaksanaannya perlu menyesuaikan waktu dan kondisi fiskal negara.

“Bukan berarti itu tidak penting, itu perlu, tapi ada waktunya. Yang paling penting saat ini adalah memilih prioritas terbaik,” kata Kalla.

3. Belanja negara per Feburari Rp493,8 triliun

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. (IDN Times/Triyan)

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per Februari 2026 defisit sebesar Rp135,7 triliun. Realisasi itu setara dengan 0,53 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Defisit APBN itu berarti pendapatan negara lebih kecil dibanding jumlah pengeluaran atau belanja negara. Tercatat pendapatan negara sampai 28 Februari 2026 mencapai Rp358 triliun, sementara belanja negara terealisasi sebesar Rp493,8 triliun.

"Pengumpulan pajak di dua bulan pertama 2026 ini tumbuh 30 persen Kita akan pastikan itu akan stabil terus ke depan," ucap Purbaya