Kemenkeu Akan Tarik Utang Rp696,4 Triliun, Didominasi SBN
Jakarta, IDN Times - Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR), Kementerian Keuangan mencatat kebutuhan pembiayaan utang di tahun ini mencapai Rp696,4 triliun. Kebutuhan pembiayaan ini tercatat meningkat 1,1 persen dibandingkan realisasi pembiayaan utang di sepanjang tahun lalu tercatat Rp688,5 triliun.
Dirjen Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR), Kementerian Keuangan, Suminto mengatakan kebutuhan pembiayaan utang tahun ini masih akan didominasi oleh pembiayaan yang berasal dari penerbitan SBN sebanyak 90 persen hingga 95 persen, sedangkan sisanya 5 persen hingga 10 persen akan dipenuhi melalui pengadaan utang baik pinjaman dalam negeri maupun luar negeri.
"Rinciannya untuk SBN sendiri antara 69 persen sampai 75 persen akan kami penuhi melalui SBN domestic non ritel. 10 persen sampai 15 persen untuk SBN ritel dan SBN valas sebanyak 13 persen sampai 16 persen,” tutur Suminto dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI yang dikutip Rabu (8/2/2023).
1. Strategi pemerintah dalam terbitkan surat berharga negara
Lebih lanjut Suminto mengatakan pemerintah telah memiliki beberapa strategi penerbitan SBN di tahun ini untuk memitigasi risiko, diantaranya pengelolaan pembiayaan utang yang prudent dan berkelanjutan dengan cara mengendalikan risiko utang pada level yang aman dan kredibel.
Kedua, pemerintah akan terus melakukan pendalaman pasar SBN domestik dan perluasan basis investor menuju kemandirian pembiayaan melaui peningkatan penerbitan SBN ritel, pemanfaatan SAL untuk menjaga stabilitas ekonomi dan antisipasi ketidakpastian.
"Mengotpiamlkan sumber pembiyaan domestik untuk mengendalikan risiko nilai tukar. Optimalisasi SBN ritel diharapkan dapat mendorong pengembangan pasar keuangan domestik dalam menciptakan kemandirian pembiayaan,"ucapnya.
Sementara itu, untuk SBN valas hanya akan dijadikan sebagai pelengkap untuk menghindari crowding out effect dan menjaga cadangan devisa. Kemudian pinjaman luar negeri dioptimalkan sebagai kerangkan fleksibilitas pembiayaan utang.
"Untuk penerbitan melalui lelang kami akan terus melaksanakan lelang secara transparan, kemudian non lelang kami akan terus mengoptimalisasikan penerbitan SBN ritel baik konvensional maupun syariah," ucap Suminto.
2. Komposisi Pembiayaan Utang
Sementara itu, untuk komposisi pembiayaan utang yang berasal dari pinjaman, terdiri dari 4-6 persen akan dipenuhi melalui pinjaman program, lalu pinjaman proyek luar negeri sebesar Rp32,6 triliun dan pinjaman dalam negeri Rp3,5 triliun.
Bahkan strategi pengelolaan pinjaman juga akan dilakukan yakni dengan memanfaatkan pinjaman murah untuk menciptakan efektivitas pengelolaan utang. Lalu, optimalisasi pinjaman tunai (program) sebagai buffer pembiayaan dalam kerangaka fleksibilitas.
3. Percepat penarikan pinjaman proyek
Kemudian mempercepat pelaksanaan penarikan pinjaman proyek untuk meningkatkan efektivitas, pengadaan pinjaman baru terutama tenor menengah-panjang, serta pengembangan pemilihan modalitas pinjaman.
"Pinjaman proyek atau pinjaman kegiatan akan terus diproritaskan untuk proyek-proyek prioritas dan alih teknologi. Sementara untuk pinjaman dalam negeri, terutama adalah untuk belanja alutsista dan almatsus yang diproduksi oleh industri strategis dalam negeri," ujarnya.
