Prabowo Ingin Semua Warga Indonesia Punya Rekening Koran

Menurut Airlangga, literasi keuangan warga negara Indonesia (WNI) sudah sejajar dengan negara yang tergabung dengan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), atau organisasi untuk kerja sama ekonomi dan pembangunan.

“Kemudian juga untuk literasi keuangan itu sebesar 69,57 persen. Sebetulnya angka angka ini adalah angka yang relatif baik. Jadi kalau dibandingkan dengan OECD misalnya, OECD itu standar untuk literasi keuangan di 63 persen, sedangkan survei kita itu di 69,57 persen," ucap dia.

Dalam kesempatan itu, Airlangga mengatakan, Presiden Prabowo juga menginginkan seluruh WNI memiliki rekening koran. Oleh karena itu, BRI dan Bank Syariah Indonesia diminta untuk mempersiapkan.

“Tadi Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat," kata

Airlangga menyampaikan, data kependudukan akan menjadi basis dalam proses penyiapan rekening tersebut. Pemerintah akan menggunakan data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk memastikan data masyarakat dapat dipadankan dengan sistem keuangan.

“Dan nanti data yang dipakai adalah data dari Dukcapil. Dan data dari Dukcapil itu tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia terutama untuk payment sistemnya dan yang kedua gateway sistemnya. Jadi menggunakan QRIS," ujar dia.

Penggunaan QRIS menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun sistem transaksi yang lebih terintegrasi. Dengan rekening yang dimiliki masyarakat, berbagai program pemerintah juga dapat disalurkan secara lebih langsung melalui sistem perbankan.

“Nah ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal, mungkin lebih tinggi dari yang sudah kita capai. Nah tentu kedepannya berbagai program nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut," ucap dia.

Selain membahas inklusi keuangan, pemerintah juga mempersiapkan sejumlah program untuk menghadapi potensi El Nino. Pemerintah turut mengevaluasi berbagai bentuk bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat hingga akhir tahun.

Salah satu bantuan yang dibahas ialah penyaluran beras. Program tersebut direncanakan terus berlanjut setelah September sesuai arahan Presiden Prabowo.

“Yang kedua tadi kita bahas terkait dengan kesiapan untuk menghadapi El Nino dan antara lain juga terkait dengan program-program bantuan yang disiapkan untuk tahun ini termasuk bantuan beras yang sampai dengan bulan September itu 30 kg dan arahan Bapak Presiden itu untuk dilanjutkan di bulan di bulan selanjutnya yaitu Oktober, November, dan Desember (2026). Jadi itu sementara yang bisa disampaikan," imbuhnya.