Prabowo Mau Bangun 3 Juta Rumah dalam Setahun, Terbanyak di Desa
Jakarta, IDN Times - Presiden terpilih Prabowo Subianto telah membentuk Satgas Perumahan untuk mewujudkan wacana pembangunan tiga juta rumah per tahun selama masa pemerintahannya.
Satgas Perumahan telah membicarakan target tersebut dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN). Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu mengatakan rencana pembangunan 3 juta rumah itu terbagi di desa sampai kawasan urban.
Kuota terbanyak ialah pembangunan rumah di desa, yakni sebanyak 2 juta unit per tahun.
“Kurang lebih targetnya 2 juta gitu ya,” kata Nixon di Menara BTN, Jakarta, Selasa (15/10/2024).
1. Sebanyak 1 juta unit dibangun untuk MBR dan di kawasan urban
Kemudian, sisanya akan dibangun untuk program rumah subsidi bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR) yang dibangun di sekitar kawasan urban, dan juga rumah yang dibangun di kawasan urban.
“Ya FLPP lah teman-teman bisa tahu ya. Dari mulai Bekasi, Cikarang, Karawang sampai Purwakarta atau kalau ke sana sampai Serang, Cilegon, dan seterusnya,” tutur Nixon.
Untuk rumah di kawasan urban, ditargetkan bagi masyarakat dengan pendapatan mulai Rp12 juta sampai Rp15 juta per bulan.
“Jadi orang-orang ini yang kerja di daerah urban, kayak teman-teman nih yang gak punya rumah deket daerah urban, kalau di kotanya itu sudah gak mungkin. Karena harganya gak terjangkau,” tutur Nixon.
2. BTN usul aset BUMN dioptimalkan buat bangun rumah di kawasan urban
Khususnya untuk kawasan urban, BTN mengusulkan kepada Satgas Perumahan Prabowo agar lahan atau aset milik pemerintah dioptimalkan untuk membangun hunian.
“Contoh nih contoh TOD (transit oriented development) yang di atas kereta api tapi kita buat harganya masih terjangkau gitu ya. Yang kedua kita usulkan juga tanah-tanah Pemda yang berupa PD Pasar Jaya,” ujar Nixon.
“Kan di bawahnya bisa dibangun 2-3 lantai buat pasar. Tapi lebih permanen dan rapi di atasnya apartemen yang katakanlah harganya Rp400-500 juta. Terjangkau kalau pakai KPR 25 tahun atau 30 tahun,” sambung Nixon.
3. BTN usul PPN perumahan dihapus
Untuk mencapai target 3 juta rumah per tahun, BTN juga mengusulkan kepada Satgas Perumahan Prabowo untuk menghapus Pajak Pertambahan Nilai (PPN) perumahan, dan membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Sehingga, harga beli rumah makin terjangkau.
“Yang menyebabkan orang enggak bisa beli rumah hari ini bukan DP. Karena DP itu sudah 0,1 persen sudah lama. Tapi nyatanya kan tetep susah. Kenapa? Nah tadi ada biaya PPN, ada BPHTB itu gak bisa pakai kredit, mesti cash. Ada lagi namanya biaya asuransi dan itu kalau di total 20-21 persen,” kata Nixon.
Apabila PPN dan BPHTB dihapus, dia berpendapat pemerintah tak akan kekurangan penerimaan negara. Sebab, jumlah masyarakat yang membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) akna bertambah.
“Jadi gak snapshot di depan. Tapi mikirnya sustain ini tiap tahun kan PBB, PPN kan sekali doang. Jadi idenya gitu,” kata Nixon.
