Respons Bappebti soal Pialang yang Rugikan Nasabah Rp8 M Diberi Sanksi

Lebih lanjut, Kasan mengatakan, Bappebti bisa memberikan sanksi administratif sebagai proses akhir penanganan pengaduan di bidang PBK.

“Sanksi administratif yang dikenakan Bappebti merupakan hasil proses akhir atas pemeriksaan tim Bappebti pada penanganan pengaduan atas pelanggaran ketentuan yang sifatnya administratif,” ujar Kasan.

Namun, apabila ada permintaan pengembalian dana atau ganti rugi kepada Bappebti, maka penyelesaiannya harus melalui pengadilan negeri atau proses arbitrase pada Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (BAKTI) sesuai peraturan perundang-undangan di bidang PBK. Hal ini sesuai pilihan penyelesaian perselisihan hukum yang tercantum dalam dokumen perjanjian pemberian amanat nasabah.

Kasan mengatakan, selama 2023, Bappebti menerima 177 pengaduan nasabah terhadap perusahaan pialang berjangka. Dari sejumlah aduan tersebut, 82 pengaduan nasabah telah selesai ditangani Bappebti sedangkan 95 kasus pengaduan masih dalam proses penyelesaian.

Untuk mengurangi jumlah aduan tersebut, Bappebti melakukan penguatan regulasi dan literasi serta optimalisasi implementasi terbentuknya Lembaga Sertifikasi Profesi PBK (LSP-PBK). LSP PBK didirikan berdasarkan Surat Keputusan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) No. Kep.2048/BNSP/IX/2023 tanggal 22 September 2023 tentang Lisensi LSP-PBK.

Sebelumnya, Ombudsman RI membeberkan ada 15 laporan terkait PBK yang total kerugiannya mencapai RP8 miliar.

Menurut Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, Bappebti tidak tegas menangani PBK yang merugikan nasabah. Padahal, seharusnya Bappebti memberikan perlindungan pada nasabah PBK.

"Bappebti juga tidak menjalankan fungsi pengawasan preventif, mengingat banyaknya nama perusahaan Pialang Berjangka yang beberapa kali dilaporkan oleh masyarakat kepada Ombudsman RI," kata Yeka dikutip dari keterangan resmi.