Krisis Udara Bersih, Apa yang Bisa Kita Lakukan?

Membuka sesi acara, perwakilan Bicara Udara, Amalia Ayuningtyas, menjelaskan tentang bahaya partikulat (PM2.5) pada polusi udara. Umum dilepaskan dalam pembakaran bahan bakar fosil, PM2.5 berukuran amat kecil hingga dapat menginvasi paru-paru. Badan Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan batas PM2.5 di angka 10 μg/m3.

Akan tetapi, tingkat PM2.5 diketahui melebihi batas WHO hingga 3 kali lipat! Amalia mengatakan bahwa 50 persen kematian di Indonesia dapat dikaitkan dengan polusi udara. Jika dibiarkan, maka diproyeksikan pada 2030, kualitas udara di Indonesia akan memburuk hingga 50 persen dari saat ini.

“Isu mengenai polusi udara di Indonesia tidak se-mainstream isu yang lain. Ada berbagai banyak sumber informasi mengenai polusi udara susah dicerna oleh masyarakat awam, sehingga butuh platform untuk mengkurasi informasi agar lebih mudah dicerna,” kata Amalia.

Turut berbicara dalam diskusi tersebut, Chief of Growth Officer Nafas Indonesia, Piotr Jakubowski, mengatakan bahwa di negara-negara lain ada data, standar, jumlah sensor, dan informasi kualitas serta polusi udara yang beredar luas. Setuju dengan Amalia, Piotr mengatakan bahwa polusi udara bukan cuma masalah global, melainkan lokal juga.

Umum bagi masyarakat untuk menganggap kualitas udara akan membaik dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada 2020 lalu dan pembatasan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada 2021 ini. Namun, ternyata tidak begitu.

"Pada 2020, PSBB hampir tidak meningkatkan kualitas udara sama sekali. Sepanjang tahun, tingkat polusi udara berada di atas batas WHO. PPKM Juli 2021 juga tidak mengubah tingkat polusi udara. Jika dibandingkan awal dan akhir Juli 2021, polusi udara malah naik," kata Piotr.

Piotr kemudian membagikan bahwa sejatinya, ada tiga mitos mengenai kualitas udara yang terus beredar di masyarakat meski sudah dipatahkan. Mitos-mitos tersebut adalah:

• “Daerah saya memiliki banyak pohon dan jauh dari kota, tidak ada polusi udara di sini.”
• “Kualitas udara paling bagus di pagi hari, karena mobil lebih sedikit.”
• “Saya berolahraga, jadi itu membuat saya cukup sehat melawan polusi.”

Membicarakan mitos pertama, Piotr mengatakan bahwa data dari bulan Agustus 2021 menunjukkan bahwa ada beberapa lokasi hijau di mana polusi udara di Jakarta tetap tinggi, yaitu Bintaro dan BSD di Tangerang Selatan.

Melihat dua bulan terakhir di BSD, hanya ada 4 jam di mana kualitas udara sedikit membaik. Dengan kata lain, kualitas udara hanya membaik 8 kali! Selain itu, kualitas udara di Tangerang Selatan sendiri ternyata tidak lebih baik daripada Jakarta Pusat.

Lanjut ke mitos kedua, Piotr mengatakan bahwa kenyataannya, polusi udara pagi hari lebih tinggi daripada kualitas siang dan sore hari menurut data pada Agustus 2021. Hal ini terkait dengan kondisi iklim dan meteorologi.

Membicarakan mitos terakhir, Piotr mengutip sebuah studi dari Seoul National University pada Juni 2020 lalu bertajuk "Combined Effects of Physical Activity and Air Pollution on Cardiovascular Disease". Penelitian tersebut menemukan peningkatan risiko penyakit jantung hingga 33 persen jika berolahraga di lingkungan berpolusi tinggi.

Selain itu, Piotr mengutip data dari Nafas bahwa ternyata, olahraga pada pagi-pagi buta tidaklah seaman atau sesehat yang kita kira. Jam 4 subuh hingga 9 pagi adalah waktu terburuk untuk berolahraga karena polusi sedang tinggi-tingginya. Duh!

Mengulangi penjelasan dari Amerlia, Piotr mengatakan bahwa PM2.5 bukanlah hal yang bisa disaring oleh tubuh. Oleh karena itu, PM2.5 bisa masuk ke paru-paru dan aliran darah, menumpuk, dan menyebabkan berbagai komplikasi. Menurut Piotr, polusi udara dapat menyebabkan:

• Penurunan kecerdasan atau IQ pada anak di rentang usia berapa pun
• Masyarakat rentan sakit
• Tingkat kematian yang tidak sedikit di masyarakat

Piotr mengatakan bahwa pemerintah DKI Jakarta harus menggelontorkan Rp61 triliun untuk menyelesaikan masalah kesehatan. Selain itu, data dari 2010 mengatakan bahwa 5,5 juta kasus penyakit di ibu kota dikaitkan dengan polusi udara!

Bukan hanya COVID-19, Piotr mengatakan bahwa polusi udara jadi krisis kesehatan masyarakat terbesar di seluruh dunia. Sementara krisis udara dapat dicegah, masalah ini tidak bisa terus ditunda. Dengan kata lain, masyarakat dan pemerintah harus segera bertindak!

“Polusi udara adalah krisis kesehatan masyarakat terbesar di seluruh dunia. Krisis udara dapat dicegah, tetapi tidak bisa kita tunda berkali-kali,” tandas Piotr.

Wakil dari Energy Policy Institute dari University of Chicago, Kenneth Lee, mengatakan bahwa sejak tahun 2000, tingkat PM2.5 di Indonesia berkisar antara 30-40 μg/m3, atau lebih dari 3 kali lipat dari standar WHO. Dari angka tersebut, 93 persen dari 262 juta penduduk Indonesia tinggal di kawasan berpolusi udara tinggi.

Menurut pantauan AQLI, Indonesia menjadi "rumah" dari kawasan-kawasan dengan polusi udara terparah. Pulau Jawa, Sumatra, dan Kalimantan jadi sorotan. Jika terus begitu, maka masyarakat bisa terdampak karena kehilangan beberapa tahun dari angka harapan hidupnya.

"Orang-orang yang terpapar polusi udara lebih tinggi wafat lebih cepat dibandingkan orang-orang yang lebih sedikit terpapar," ujar Kenneth.

Rata-rata, dengan kualitas udara saat ini, masyarakat Indonesia kehilangan 2,5 tahun dari angka harapan hidupnya. Menurut Kenneth, wilayah yang terdampak paling parah adalah:

• Depok kehilangan 6,9 tahun
• Bogor kehilangan 6,7 tahun
• Bandung kehilangan 6,4 tahun
• Jakarta kehilangan 5,5 tahun

Kenneth mengatakan bahwa sumber utama PM2.5 adalah emisi kendaraan dan pembangkit listrik tenaga batu bara (PLTBB). Kendaraan di Indonesia masih memenuhi standar Euro-4 yang usang, sementara negara-negara berpolusi tinggi seperti China dan India sudah menerapkan standar Euro-6 yang lebih ketat, seperti di Uni Eropa.

Selain itu, saat ini, ada 10 PLTBB yang terletak 100 kilometer dari Jakarta. Dibandingkan dengan PLTBB di China, letak PLTBB tersebut menyebabkan paparan partikulat seperti nitrogen oksida (NOx) dan sulfur dioksida (SO2) hingga 3-7,5 kali lebih tinggi.

Kenneth memaparkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menggunakan panas bumi, air, dan energi terbarukan sebagai sumber energi. Akan tetapi, hingga saat ini, produksi listrik Indonesia masih bergantung pada fosil. Ini juga menyebabkan emisi PM2.5.

Di daerah luar Jawa seperti Sumatera dan Kalimantan, PM2.5 lebih banyak disebabkan kebakaran hutan dan lahan gambut yang disebabkan oleh pembukaan lahan, perkebunan kelapa sawit, dan tebang liar.

Bahkan, Kenneth mengatakan bahwa jumlah hutan tahan api di lahan gambut di Indonesia amat sedikit. Jika dibiarkan begitu saja, maka peristiwa kabut asap yang biasa terjadi tahunan di Indonesia akan memburuk di masa depan.

Berita baiknya, polusi udara dapat dicegah dari sekarang. Kenneth mengatakan bahwa salah satu caranya adalah dengan mengesahkan kebijakan udara bersih oleh pemerintah. Indonesia pun patut belajar dari Amerika Serikat (AS) dan China.

Berkaca dari Negeri Paman Sam yang mengesahkan Clean Air Act pada 1970, PM2.5 berkurang hingga 62 persen! Ini karena undang-undang tersebut menetapkan standar emisi baru, teknologi pengendali limbah industri baru, hingga pembuat kendaraan harus membuat kendaraan yang lebih bersih.

Pada tahun 2013, China terpantau memiliki tingkat PM2.5 setinggi Indonesia pada 2019, yaitu 70 μg/m3. Untungnya, setahun kemudian pemerintah China resmi "mengumandangkan perang" terhadap polusi.

Hal ini dicapai dengan menginvestasikan banyak dana untuk mengurangi polusi, melarang PLTBB di beberapa wilayah tertentu, dan PLTBB harus memproduksi emisi yang lebih minim atau diganti dengan gas bumi. Hasilnya, asbut turun hingga 29 persen dan mengembalikan sebanyak 1,5 tahun ke angka harapan hidup masyarakatnya.

Hingga saat ini, Kenneth mengatakan bahwa PM2.5 masih menjadi ancaman terbesar pada kesehatan, lebih dari risiko merokok, malnutrisi, kecelakaan lalu lintas, dan faktor-faktor risiko lainnya.

Oleh karena itu, mengurangi PM2.5 sebanyak 30 persen saja di kota-kota besar dapat menambahkan angka harapan hidup hingga sekitar 2 tahun. Mengambil contoh dari empat kota yang paling berpolusi di Indonesia tadi, Kenneth meramalkan akan ada peningkatan angka harapan hidup sebesar:

• 2,4 tahun untuk Depok
• 2,3 tahun untuk Bogor
• 2,2 tahun untuk Bandung
• 2,1 tahun untuk Jakarta

Melihat contoh kasus dari AS dan China, maka hal tersebut seharusnya dapat diterapkan di Indonesia. Amalia menekankan bahwa pemerintah dan masyarakat harus saling bahu-membahu untuk mengawal kualitas udara di negeri ini.

Oleh karena itu, Amalia berharap untuk mewujudkan udara yang lebih bersih di Indonesia, maka harus ada:

• Clean Air Act sendiri di Indonesia
• Penegakan dan penindakan yang tegas bagi mereka yang melanggar
• Beralih dari bahan bakar fosil ke energi yang terbarukan
• Perbaikan dan transparansi data kualitas dan polusi udara
• Aplikasi pemantau kesehatan udara terpadu

Menjawab salah satu target yang disebutkan Amalia, Piotr memperkenalkan aplikasi Nafas. Dengan sekitar 130 sensor yang tersebar di kota-kota Indonesia, Nafas bertujuan untuk "mendemokrasikan" data mengenai kualitas dan polusi udara kepada masyarakat.

Nafas menggunakan skala Air Quality Index (AQI) yang diciptakan oleh Environment Protection Agency (EPA) di AS dan sesuai dengan standar WHO. Dengan aplikasi ini, Piotr menjamin bahwa masyarakat bisa mengetahui:

• Kualitas dan polusi udara di daerah tempat tinggal mereka
• Rekomendasi pergantian kegiatan untuk menghindari paparan polusi
• Informasi aktivitas yang ternyata dapat mengurangi kualitas udara (seperti bakar sampah contohnya)

Sekarang, yang tersisa adalah inisiatif pemerintah Indonesia untuk menyusun Clean Air Act kita sendiri. Perlu diketahui, standar baku mutu udara ambien (BMUA) di Indonesia sudah tidak relevan lagi karena belum diperbarui sejak disusun pada 1999.

Akan tetapi, perjalanan tersebut terkesan masih jauh. Telah menunggu selama 2 tahun, Bicara Udara mengungkap bahwa gugatan udara bersih sudah mengalami 8 kali penundaan bacaan putusan. Oleh karena itu, hal ini semestinya dikawal oleh seluruh lapisan masyarakat demi kebaikan bersama.

Kejadian ini menjadi "sentilan" kecil bagi pemerintah Indonesia. Menggelontorkan uang memang sulit. Namun, dengan peningkatan angka harapan hidup dan kualitas sumber daya manusia dengan udara bersih, maka seharusnya manfaatnya lebih besar.

"Polusi udara jadi ancaman kesehatan terbesar di Indonesia. Meski biaya mengurangi emisi besar, manfaatnya jauh lebih besar dengan udara yang lebih jernih dan angka harapan hidup yang lebih panjang," Kenneth menyimpulkan.