- WNI
- Usia minimal 20 tahun dan maksimal 40 tahun saat melakukan pendaftaran
- Memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun di bidang/jabatan terkait
- Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih
- Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, Calon PPPK, PPPK, PPPK Paruh Waktu, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis
- Tidak pernah melakukan dan/ atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi
- Tidak berstatus sebagai Peserta lulus seleksi calon ASN (CPNS/PPPK) yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai
- Pelamar tidak pernah mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi ASN (CPNS/PPPK)
- Pelamar belum pernah mendaftar pada seleksi PPPK instansi lain dalam periode penetapan kebutuhan pegawai oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2025
- Tidak terlibat dalam organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumny
- Memiliki ijazah sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) serendah-rendahnya 2,75
- Bagi Lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah dan konversi IPK yang telah diseterakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknolog
- Surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah yang wajib diserahkan setelah pelamar tersebut dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK
- Surat keterangan pemeriksaan sehat rohani dari unit pelayanan kesehatan pemerintah yang wajib diserahkan setelah pelamar tersebut dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK
- Surat keterangan tidak mengonsumsi/ menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang
Lowongan PPPK Kementerian HAM, Deadline 23 Januari!
Kabar gembira untuk kamu yang menantikan lowongan kerja di Kementerian! Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) RI tengah membuka lowongan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Total posisi yang dibutuhkan sebanyak 500 orang.
Lowongan ini segera dibuka pada 7 Januari dan akan ditutup pada 23 Januari 2026. Bagi kamu yang berusia 20-40 tahun, diperkenankan mendaftar, lho! Yuk, simak di bawah ini persyaratan hingga cara daftarnya!
1. Persyaratan PPPK KemenHAM
Persyaratan umum:
Persyaratan khusus:
- Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama: pelamar wajib memiliki pengalaman 2 tahun di bidang tugas sumber daya manusia, kepegawaian, atau personalia
- Perencana Ahli Pertama: pelamar wajib memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun di bidang tugas penyusunan, evaluasi rencana instrumen, kebijakan, program strategis, program tahunan, kegiatan, dan/atau anggaran
- Apoteker Ahli Pertama: wajib memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun di bidang fasilitas pelayanan kefarmasian atau industri farmasi dan punya STRA (Surat Tanda Registrasi Apoteker) yang masih berlaku
- Penata Layanan Operasional: wajib memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun di bidang pelayanan, penanganan pengaduan, pekerja sosial, penyuluhan, dan/atau penyuluhan modul/kurikulum
- Pengelola Layanan Operasional: wajib memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun di bidang pelayanan, penanganan pengaduan, pekerja sosial, penyuluhan, dan/atau penyusunan modul atau kurikulum
2. Jadwal pendaftaran
- Pengumuman seleksi: 31 Desember 2025-14 Januari 2026
- Pendaftaran seleksi: 7-23 Januari 2026
- Seleksi administrasi: 8-29 Januari 2026
- Pengumuman hasil seleksi administrasi: 30 Januari 2026
- Masa sanggah seleksi administrasi: 31 Januari-2 Februari 2026
- Jawab sanggah seleksi administrasi: 1-3 Februari 2026
- Pengumuman pasca masa sanggah: 4 Februari 2026
- Pengumuman jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi (CAT): 8-10 Februari 2026
- Pelaksanaan seleksi kompetensi (CAT): 11-17 Februari 2026
- Pengumuman hasil seleksi kompetensi (CAT): 24-26 Februari 2026
- Pengumuman jadwal seleksi kompetensi tambahan (tes tertulis): 7-16 Maret 2026
- Pengumuman hasil akhir: 11 April 2026
- Masa sanggah hasil kelulusan: 12-14 April 2026
- Jawab sanggah hasil kelulusan: 12-15 April 2026
- Pengumuman pasca masa sanggah hasil kelulusan: 26 April 2026
- Pengisian DRH Nomor Induk PPPK: 27 April-11 Mei 2026
- Usul penetapan Nomor Induk PPPK: 12-25 Mei 2026
3. Tata cara pendaftaran
- Pelamar membuat akun dan melakukan pendaftaran daring di laman https://sscasn.bkn.go.id/
- Pelamar wajib mengisi formulir yang disediakan menggunakan data kependudukan yang tertera pada KTP/Kartu Keluarga/Surat Keterangan Perekaman e-KTP asli
- Pembuatan akun hanya bisa dilakukan sebanyak 1 kali
- Dalam hal Pelamar diketahui mendaftar lebih dari 1 (satu) jabatan dan/atau 1 (satu) unit kerja/penempatan atau menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- Setelah pelamar menyelesaikan proses pendaftaran secara daring, pelamar wajib mencetak Kartu Pendaftaran pada laman https://sscasn.bkn.go.id
Itu dia informasi mengenai lowongan kerja PPPK KemenHAM 2026. Informasi lengkapnya bisa dikunjungi https://cdn.kemenham.go.id/PENGUMUMAN%20SELEKSI%20PPPK%20KEMENHAM%202025.pdf.
