Syarat dan Jadwal Pendaftaran Polri 2026 Akpol-Bintara, Tutup 30 Maret!

26 Mar 2026, 13:10 WIB

Dina Salma

Syarat dan Jadwal Pendaftaran Polri 2026 Akpol-Bintara, Tutup 30 Maret!

Ilustrasi polisi. (Dok. Polda Kaltim)

Intinya Sih

Polri resmi membuka pendaftaran calon anggota tahun 2026 untuk jalur Akpol, Bintara, dan Tamtama mulai 9 hingga 30 Maret 2026 melalui situs penerimaan.polri.go.id.
Calon peserta wajib memenuhi syarat umum seperti WNI, sehat jasmani rohani, berusia minimal 18 tahun, serta melampirkan dokumen lengkap untuk verifikasi di Polres setempat.
Setiap jalur memiliki jadwal seleksi berbeda dengan tahapan meliputi rikmin, rikkes, psikologi, akademik, hingga sidang akhir sebelum pendidikan dimulai pada Juli–Agustus 2026.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) membuka pendaftaran untuk calon anggota Polri 2026. Terdapat tiga jalur seleksi yang dapat diikuti oleh calon anggota, yakni Akpol, Bintara, dan Tamtama. Proses pendaftaran telah dibuka sejak 9 Maret dan akan ditutup pada 30 Maret 2026.

Masing-masing jalur seleksi memiliki aturan berbeda. Oleh karenanya, bagi masyarakat Indonesia yang berniat mendaftar, dapat mengunjungi website Polri di https://penerimaan.polri.go.id. Untuk detailnya, berikut adalah syarat, ketentuan, dan tata cara pendaftaran anggota Polri 2026.

Table of Content

1. Persyaratan umum penerimaan Polri 2026

2. Tata cara pendaftaran online dan berkas verifikasi offline di Polres setempat

3. Jadwal dan alur pendaftaran

1. Persyaratan umum penerimaan Polri 2026

Ilustrasi Polisi (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Berikut adalah syarat untuk untuk penerimaan Polri 2026:

Warga Negara Indonesia (Laki-laki atau perempuan)
Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari institusi kesehatan
Berusia minimal 18 tahun
Tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan dan wajib melampirkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela.

2. Tata cara pendaftaran online dan berkas verifikasi offline di Polres setempat

Ilustrasi Polisi (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Bagi calon anggota Polri 2026 yang hendak mengikuti seleksi, dapat melakukan langkah berikut untuk mengikuti seleksi. Pendaftaran dilakukan secara online dan akan dilakukan verifikasi di Polres setempet. Berikut tata cara pendaftarannya:

Pendaftar membuka laman resmi Polri di https://penerimaan.polri.go.id
Kemudian, pendaftar dapat memilih jenis seleksi pada halaman utama website
Pendaftar dapat mengisi form registrasi dengan mengisi identitas, memasukkan NIK yang telah terdaftar di Disdukcapil, identitas orangtua, dan data lain. Wajib memberikan data yang benar dan akurat pada form registrasi
Setelah berhasil mengisi form, pendaftar akan mendapatkan nomor registrasi online beserta username dan password, yang selanjutnya digunakan untuk melakukan login menuju halaman dashboard pendaftar serta upload berkas pendaftaran
Pendaftar akan mendapat cetak form registrasi online yang digunakan untuk verifikasi di Polres
Batas waktu verifikasi data pendaftar terhitung selama pendaftaran online berlangsung.

Untuk melakukan verifikasi offline di Polres setempat, pendaftar membawa berkas di bawah ini dalam bentuk asli dan fotokopi 2 rangkap:

KTP
KK
Akta
Ijazah SD, SMP, SMA
SKCK
Foto ukuran 4x6 dengan latar merah sebanyak 10 lembar
Surat persetujuan orangtua/wali yang diundah di website penerimaan.polri.go.id
Surat permohonan menjadi anggota Polri ditulis tangan
Surat pernyataan belum pernah menikah
Daftar riwayat hidup
Surat perjanjian ikatan dinas pertama anggota Polri
Surat pernyataan tidak terikat perjanjian dengan instansi lain
Surat pernyataan orang tua/wali untuk memberikan keterangan dan dokumen yang sebenarnya
Surat pernyataan peserta dan orang tua/wali untuk tidak melakukan KKN dan gunakan sponsorship atau ketebelece
Surat pernyataan tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika
Surat pernyataan tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma sosial dan norma hukum.