1 Tahun Pemerintahan Prabowo, Anggota DPR Desak MBG Dievaluasi Total
Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP, Edy Wuryanto, menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi andalan Presiden Prabowo Subianto. Setelah delapan bulan berjalan, dia menilai program MBG harus dievaluasi total.
Program MBG telah menjangkau lebih dari 35 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia sejak kick off perdananya pada Senin, 6 Januari 2025. Namun, di balik capaian besar itu, muncul persoalan serius, yakni kasus keracunan makanan, lemahnya pengawasan keamanan pangan, dan belum adanya dasar hukum yang kuat.
“MBG adalah program ambisius yang patut diapresiasi, tetapi pelaksanaannya belum sepenuhnya aman dan efektif. Banyak pelajaran dari tahun pertama yang harus dibenahi,” ujar Edy kepada wartawan, Minggu (19/10/2025).
1. Kasus keracunan cermin lemahnya keamanan pangan
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) pada 13 Oktober mencatat, sebanyak 11.566 anak mengalami keracunan setelah mengonsumsi MBG sejak awal pelaksanaan.
Korban sebagian besar mengalami gejala mual, muntah, hingga diare. Fakta ini menegaskan lemahnya sistem keamanan pangan di lapangan, sekaligus belum tuntasnya regulasi tata kelola program.
“Pemerintah memang menyebut rancangan Peraturan Presiden tentang MBG sedang dalam proses harmonisasi. Tapi program ini sudah berjalan hampir setahun tanpa payung hukum yang jelas. Akibatnya, pelaksanaan di lapangan cenderung semrawut,” tutur dia.
2. MBG perlu diuji lebih konkret terhadap dampak ekonominya
Hingga Oktober 2025, Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat terdapat 11.567 Satuan Pelaksana Pangan Bergizi (SPPG) yang beroperasi di seluruh Indonesia. Program ini telah menjangkau 35,8 juta penerima manfaat, dengan 9.026 UMKM lokal terlibat dalam rantai pasok bahan baku dan penyediaan makanan.
Pemerintah mulai mewajibkan seluruh SPPG memiliki Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS), merevisi petunjuk teknis (juknis) dan SOP, memberikan sanksi pemberhentian kepada kepala SPPG yang lalai, memperketat verifikasi penyelenggara, serta melaksanakan audit keamanan pangan dan keuangan bersama BPKP.
Langkah lain yang dilakukan adalah pelatihan penjamah makanan, kewajiban ketersediaan rapid test kit untuk uji cepat kualitas bahan pangan, dan akreditasi terhadap setiap SPPG sebelum beroperasi.
“Langkah-langkah ini patut diapresiasi sebagai respons cepat, tetapi seharusnya menjadi sistem permanen, bukan tindakan reaktif. Keamanan pangan harus menjadi budaya kerja, bukan sekadar prosedur administratif,” ujar Edy.
Secara ekonomi, MBG mulai menggerakkan UMKM pangan, petani, dan nelayan lokal. Namun, Edy menilai, indikator dampak ekonomi program masih harus diuji dengan data konkret.
“Pembentukan SPPG di daerah 3T masih belum merata. Artinya, manfaat ekonomi MBG belum dirasakan secara setara. Kita perlu evaluasi lebih lanjut agar tidak terjadi ketimpangan,” kata dia.
3. Benarkah MBG berdampak ke status gizi anak-anak?
Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, angka stunting nasional menurun dari 21,5 persen menjadi 19,8 persen. Ia lantas mempertanyakan, apakah intervensi MBG akan kembali menurunkan angka stunting? Hipotesis ini harus diuji karena program MBG baru seumur jagung.
"Menurunkan stunting tidak bisa diukur dalam satu tahun. Intervensi gizi harus dilakukan sejak remaja, calon pengantin, ibu hamil, hingga anak usia dua tahun. MBG hanya salah satu bagian dari rantai panjang itu,” ucapnya.
Edy mendorong Kementerian Kesehatan dan BGN melakukan survei gizi tahunan terhadap kelompok sasaran MBG untuk memastikan efektivitas program ini.
“Kita perlu tahu apakah MBG benar-benar berdampak terhadap status gizi anak-anak,” kata dia.
Dia juga mendorong percepatan Perpres Tata Kelola MBG agar seluruh pelaksanaan memiliki dasar hukum yang kuat dan transparan.
"Keberhasilan MBG tidak bisa diukur dari jumlah porsi yang dibagikan, tapi dari perubahan nyata, yakni gizi anak membaik, kasus keracunan menurun, ekonomi lokal bergerak, dan sistem pengawasan bekerja,” tuturnya.
