- 28 anggota dari Fraksi PKS
- 19 orang dari Fraksi NasDem
- 18 anggota Fraksi Demokrat
- 18 anggota Fraksi PKB
- 14 anggota Fraksi PDIP
- 11 anggota Fraksi Golkar
- 11 Anggota Fraksi Gerindra
- 1 anggota Fraksi PAN
Breaking News
120 Anggota DPR Ajukan Hak Menyatakan Pendapat Pemakzulan Gibran
2 min read
Intinya Sih
5W1H
Gini Kak
Sisi Positif
Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pimpinan DPR akan menindaklanjuti usulan tersebut sesuai mekanisme hukum, dengan agenda keputusan awal dijadwalkan pada 12 November 2026.
Proses berlanjut melalui pembentukan pansus, penilaian Mahkamah Konstitusi, hingga sidang istimewa MPR yang mensyaratkan dukungan minimal dua pertiga anggota hadir.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Jakarta, IDN Times - Sebanyak 120 Anggota DPR RI dari delapan fraksi partai politik telah secara resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk merespons polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa menyatakan, Pimpinan DPR segera menindaklanjuti HMP pemakzulan Gibran yang telah diajukan oleh 120 anggota dewan tersebut. Hal itu disampaikan Saan Mustopa setelah memimpin rapat penyampaian HMP pemakzulan Gibran di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
"Terhadap usulan ini selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan sesuai mekanisme berlaku," kata dia.
Saan menjelaskan, 120 anggota tersebut terdiri dari:
"Total 120 anggota dari 8 fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat," kata Saan.
Adapun, Hak Menyatakan Pendapat (HMP) ini bagian dari upaya pemakzulan terhadap Wapres RI Gibran Rakabuming Raka pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait keabsahan ijazah Gibran.
Namun, mekanisme pemakzulan ini masih harus menempuh jalan yang panjang. Usulan 120 anggota DPR tersebut akan diputuskan Pimpinan DPR yang dijadwalkan akan digelar pada Kamis (12/11/2026). Selanjutnya, DPR akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) pemakzulan Gibran. Keputusan Pansus Pemakzulan Gibran akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Kemudian, jika laporan Pansus DPR diterima lewat rapat paripurna bahwa Wapres Gibran melanggar hukum atau tidak lagi memenuhi syarat, selanjutnya DPR meneruskan keputusan tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Keputusan MK tersebut ditindaklanjuti oleh MPR dengan menggelar sidang istimewa. MPR kemudian menyelenggarakan sidang istimewa paling lambat 30 hari setelah menerima usulan dari DPR.
Keputusan pemberhentian Wapres Gibran di MPR dapat dianggap sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 jumlah anggota MPR.
