121 Pelajar Ikut Bela Negara di Bogor, Kemhan Bantah untuk Komcad

11 Sep 2026, 11:31 WIB

Santi Dewi

News

Channel

Add Us on Google

121 Pelajar Ikut Bela Negara di Bogor, Kemhan Bantah untuk Komcad

Pembinaan Korps Kadet Republik Indonesia (KKRI) di Universitas Pertahanan, Bogor. (www.instagram.com/@kemhanri)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Kemhan menggelar program bela negara di Unhan pada 5 September–6 Oktober 2026, diikuti 121 pelajar dari wilayah Jabodetabek, setelah semula tercatat 151 peserta.
Kemhan menegaskan program ini bukan Komcad atau rekrutmen militer, melainkan pembinaan karakter, nasionalisme, kedisiplinan, literasi digital, keterampilan IT, serta pemahaman bahaya narkoba dan terorisme.
Dinas Pendidikan DKI menyebut 29 peserta merupakan pelajar terjaring polisi saat demo 27 Agustus; Gubernur Pramono mendukung, sementara Amnesty mengecamnya sebagai pendekatan militeristik represif.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

27 Agustus 2026

Sejumlah pelajar di bawah umur terjaring Direktorat PPA-PPO Polda Metro Jaya saat aksi demonstrasi. Sebanyak 29 pelajar dari DKI Jakarta kemudian disebut mengikuti program bela negara, meski status mereka sebagai peserta aksi tidak dipastikan.

5 September 2026 hingga 6 Oktober 2026

Kemhan menggelar program bela negara selama satu bulan di Universitas Pertahanan bagi 121 pelajar dari wilayah Jabodetabek. Program ini mencakup pembinaan karakter, wawasan kebangsaan, kedisiplinan, serta keterampilan.

11 September 2026

Kemhan menegaskan program bela negara tersebut bukan Komponen Cadangan, rekrutmen militer, maupun pendidikan untuk menjadi anggota militer. Rico Sirait menyebut semula terdapat 151 peserta, tetapi 121 peserta hadir setelah sebagian tidak lolos atau berhalangan.

10 November 2026

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendukung program bela negara bagi pelajar yang terjaring aksi demo. Ia menyebut program hasil kerja sama Kemhan dan Polda Metro Jaya itu dapat menumbuhkan penghargaan serta kecintaan kepada negara.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Kementerian Pertahanan menggelar program bela negara selama satu bulan bagi 121 pelajar di Universitas Pertahanan, dan menegaskan kegiatan itu bukan Komponen Cadangan maupun rekrutmen militer.
Who?
121 pelajar dari Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, Tangerang Selatan, dan Bekasi mengikuti program. Kemhan, Polda Metro Jaya, Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Gubernur Pramono Anung, serta Amnesty International Indonesia turut terkait.
Where?
Program berlangsung di Universitas Pertahanan di Bogor. Sebanyak 29 peserta disebut berasal dari Jakarta; mereka sebelumnya terjaring Direktorat PPA-PPO Polda Metro Jaya saat aksi 27 Agustus 2026.
When?
Kegiatan berlangsung pada 5 September hingga 6 Oktober 2026. Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan Brigjen TNI Rico Sirait memberikan penegasan pada Jumat, 11 September 2026.
Why?
Kemhan menyatakan program bertujuan memperkuat nasionalisme, karakter, disiplin, tanggung jawab, wawasan kebangsaan, dan keterampilan generasi muda, serta membangun kesadaran bela negara sebagai warga negara.
How?
Peserta menerima pembinaan nilai bela negara, Pancasila, sejarah perjuangan, kedisiplinan, mental dan jasmani, literasi digital, desain grafis, dinamika kelompok, keterampilan IT, serta pemahaman bahaya narkoba dan terorisme.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Sebanyak 121 pelajar ikut program bela negara selama satu bulan di Bogor. Mereka belajar disiplin, sejarah Indonesia, komputer, desain, dan bahaya narkoba. Kemhan bilang ini bukan latihan jadi tentara atau Komcad. Ada 29 pelajar dari Jakarta yang ikut. Gubernur Jakarta mendukung, tapi Amnesty tidak setuju karena ada pelajar yang pernah ikut demo.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Dengan penegasan bahwa kegiatan ini bukan rekrutmen militer, program bela negara tersebut dapat dipandang sebagai ruang pembinaan yang memadukan wawasan kebangsaan dengan keterampilan praktis. Materi seperti literasi digital, IT, desain grafis, serta pembinaan mental dan jasmani menunjukkan pendekatan yang berupaya mendukung disiplin, kemandirian, dan kesiapan pelajar.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Kementerian Pertahanan (Kemhan) membenarkan menggelar program bela negara yang diikuti oleh 121 pelajar dari Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, Tangerang Selatan, hingga Bekasi selama satu bulan di Universitas Pertahanan (Unhan). Program itu dimulai pada periode 5 September 2026 hingga 6 Oktober 2026. Kemhan membantah program bela negara sama dengan komponen cadangan (Komcad).

"Perlu kami luruskan, program ini bukan komponen cadangan dan bukan pula proses rekrutmen atau pendidikan untuk menjadikan peserta sebagai anggota militer," kata Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan, Brigjen TNI Rico Sirait, ketika dikonfirmasi, Jumat (11/9/2026).

Dia mengatakan, program tersebut merupakan program penguatan nasionalisme siswa atau siswi KKRI menuju generasi emas tahun 2026. Rico mengatakan, kegiatan tersebut merupakan program pembinaan dan pembentukan karakter bagi generasi muda dengan menanamkan nilai dasar bela negara, wawasan kebangsaan, Pancasila, sejarah perjuangan bangsa, kedisiplinan, budi pekerti, pembinaan mental dan jasmani serta keterampilan yang relevan bagi anak muda.

"Peserta juga mendapat materi literasi digital, desain grafis, dinamika kelompok, keterampilan IT hingga pemahaman mengenai bahaya narkoba dan terorisme. Jadi, pendekatannya cukup komprehensif tidak hanya kedisiplinan," ujar dia.

1. Semula ada 151 peserta

Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Rico Sirait di kantor Kemhan. (IDN Times/Santi Dewi)

Awalnya, kata Rico, ada 151 peserta yang mengikuti kegiatan tersebut. Namun, pada pelaksanaannya ada 121 peserta yang hadir dan mengikuti pembekalan.

"Peserta lainnya tidak hadir karena sejumlah alasan seperti kondisi kesehatan, pertimbangan keluarga, maupun hasil verifikasi data," ujar dia.

Dia mengatakan, tujuan pembentukan program itu untuk membina anak-anak muda, memperkuat karakter, disiplin, rasa tanggung jawab, wawasan kebangsaan, sekaligus membekali mereka dengan keterampilan yang bermanfaat bagi masa depan.

"Oleh sebab itu, jangan dipersepsikan sebagai komcad atau militerisasi pelajar. Bela negara dalam konteks ini adalah membangun kesadaran sebagai warga negara dan menyiapkan generasi muda agar lebih disiplin, produktif, mandiri, serta memiliki kepedulian terhadap bangsa dan negaranya," kata Rico.

Sementara, Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengatakan ada 29 pelajar yang mengikuti program tersebut. Mereka merupakan anak di bawah umur yang sebelumnya terjaring oleh Direktorat PPA-PPO Polda Metro Jaya pada aksi demo 27 Agustus 2026. Namun, Dinas Pendidikan DKI Jakarta tidak bisa memastikan apakah puluhan pelajar itu merupakan bagian dari peserta aksi.

2. Gubernur DKI Jakarta dukung program bela negara bagi pelajar yang terjaring dalam aksi demo 27 Agustus

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (3/9). (Dok. Pemprov DKI)

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan, program bela negara yang diikuti puluhan pelajar di barak merupakan program yang baik. Menurut Pramono, program tersebut dapat membuat para pelajar lebih menghargai dan menyayangi negara sendiri.

“Menurut saya, program ini menjadi baik karena apa? Untuk membuat terutama para pelajar itu lebih menghargai, menyayangi terhadap negaranya sendiri,” ujar Pramono di Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (10/11/2026).

Dia mengatakan, program bela negara tersebut merupakan kerja sama antara Kementerian Pertahanan dan Polda Metro Jaya.

3. Dikecam Amnesty International

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. (IDNTimes/Lia Hutasoit)

Sementara, program bela negara bagi pelajar yang terjaring dalam aksi demo 27 Agustus 2026 itu dikecam oleh Amnesty International Indonesia. Direktur Amnesty International Indonesia (AII), Usman Hamid, mengatakan, pengiriman warga dan pelajar ke barak karena berpartisipasi dalam aksi demonstrasi mengirimkan pesan yang keliru bahwa penyampaian pendapat adalah tindakan bermasalah.

"Ini merupakan bagian dari remiliterisasi ruang sipil yang semakin menguat di Indonesia. Kebijakan ini merupakan langkah represif yang harus segera dihentikan," kata Usman, Kamis.

Menurut dia, alih-alih mendengarkan aspirasi warganya, negara justru merespons dengan pendekatan militeristik yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas bagi warga sipil. Terlebih anak-anak usia sekolah.