1.664 Anak Usia 6 ke Bawah Jadi Korban Kekerasan, Ini Kata Bintang

16 Jan 2023, 21:00 WIB

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga dalam Webinar dan Workshop Pendidikan Anti Kekerasan di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). (dok. KemenPPPA)

Jakarta, IDN Times - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga menekankan pentingnya menyusun strategi dalam memberikan pendidikan anti kekerasan terhadap anak usia dini. Pasalnya, anak termasuk dalam kelompok yang rentan mengalami kekerasan dan eksploitasi.

“Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), pada Januari-November 2022 terdapat 1.664 anak berusia kurang dari enam tahun yang menjadi korban kekerasan. Melihat data tersebut, hal ini memerlukan dukungan berbagai pihak untuk berpartisipasi dalam pencegahan kekerasan terhadap anak,” kata dia dalam Webinar dan Workshop Pendidikan Anti Kekerasan di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dilansir Senin (16/1/2023).

1. KemenPPPA sediakan hotline SAPA untuk tempat mengadu

Ilustrasi Telepon. (IDN Times/Aditya Pratama)

Bintang mengatakan, guru dan orang tua dapat menyosialisasikan nilai-nilai anti kekerasan pada anak usia dini dengan berbagai cara, seperti bercerita atau mendongeng, melalui alat permainan, maupun melalui musik.

“Menggunakan berbagai metode yang ada dapat membentuk kepribadian maupun perkembangan emosi anak, sehingga dapat mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak,” kata dia.

Dalam menangani kasus, dia mengatakan, KemenPPPA telah menyediakan hotline Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) sebagai layanan pengaduan dan perlindungan bagi perempuan dan anak.

“Bagi ibu atau bapak sekalian yang mengalami, mendengar, atau mengetahui kasus kekerasan yang menimpa perempuan maupun anak dapat langsung menghubungi (021) 129 atau melalui Whatsapp 08111-129-129,” kata Bintang.

2. Anak-anak yang alami kekerasan punya trauma berkepanjangan

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek), Nadiem Makarim dalam Webinar dan Workshop Pendidikan Anti Kekerasan di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). (dok. KemenPPPA)

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim menegaskan, satuan PAUD harus jadi lingkungan belajar yang menyenangkan, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

“Sejak pertama kali kami meluncurkan Merdeka Belajar, saya menekankan bahwa sistem kita harus bebas dari tiga dosa besar meliputi perundungan, intoleransi, dan kekerasan seksual,” kata dia.

Nadiem menerangkan, kekerasan di lingkungan pendidikan menjadi perhatian utama Kemendikbud mengingat hal tersebut dapat berdampak buruk terhadap proses belajar anak.

“Anak-anak yang mengalami kekerasan mengalami trauma berkepanjangan. Akibatnya mereka takut pergi ke sekolah, tidak semangat belajar, dan pada akhirnya kehilangan kesempatan untuk menggapai cita-citanya,” kata dia.

Menurut Nadiem, pihaknya terus mendorong pencegahan dan penanganan tiga dosa besar melalui kampanye edukasi anti kekerasan serta penegakan hukum.

“Pada 2022 kami menangani enam kasus tiga dosa besar di sejumlah sekolah. Jumlah ini tentunya masih sangat sedikit dibandingkan dengan kasus kekerasan yang terjadi di lapangan. Dalam hal ini, saya membutuhkan kolaborasi kita semua untuk mengoptimalkan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan,” kata Nadiem.

3. Ada 11,21 persen penduduk Indonesia berusia 0 sampai 6 tahun

Deputi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Warsito dalam Webinar dan Workshop Pendidikan Anti Kekerasan di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). (dok. KemenPPPA)

Sementara itu, Deputi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Warsito menyebutkan, pendidikan anti kekerasan di satuan PAUD harus jadi komitmen bersama seluruh pihak, sebagai upaya menyiapkan generasi emas.

“Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Tahun 2022, kurang lebih 11,21 persen penduduk Indonesia berusia 0 sampai 6 tahun dan ini adalah usia emas yang tentunya hak-hak anak harus terpenuhi, sehingga risiko kerentanan anak masuk ke dalam kategori anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) akan menurun,” ujarnya.

Warsito menerangkan beberapa bentuk kekerasan terhadap anak, seperti eksploitasi ekonomi, eksploitasi seksual, anak menjadi korban pornografi, korban penculikan, dan lain sebagainya.

“Ini semua tentu menjadi bagian konsentrasi dan komitmen kita bersama, sehingga kekerasan baik secara fisik maupun psikis terhadap anak bisa kita hindari karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa kita semua, baik pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua bertanggung jawab atas perlindungan anak,” kata Warsito.