21 Perusahaan Ini Dukung Rumah DP 0 Rupiah

18 Jan 2018, 16:13 WIB

IDN Times/Humas DKI Jakarta

Jakarta, IDN Times – Ketua Real Estat Indonesia (REI) Sulaiman Sumawinata mengatakan pihaknya siap mendukung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merealisasikan program rumah DP nol rupiah. Program ini pernah dijanjikan Anies Baswedan - Sandiaga Uno saat berkampanye dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

“Saya sudah berkali-kali bicara di semua daerah bahwa DPP REI akan mendukung seluruh kebijakan pemerintah yang pro-rakyat dan kita ingin turut serta berpartisipasi untuk bangsa ini,” kata Sulaiman di Balai Kota Jakarta, Kamis (18/1).

1. 21 perusahaan siap mendukung program rumah DP 0 rupiah

Ada 21 perusahaan yang siap mendukung program rumah DP nol rupiah. Mereka yaitu Adhi Persada Properti, Agung Podomoro Land, Alam Sutra Reality, Ahimsa Persada Nusantara, Ciputra Group, Eureka Group, Gapura Prima Group, HK Realitindo, Intiland Group, Jakarta Propertindo, Lippo Group, Metropolitan Land, MSH Group, PD Pembangunan Sarana Jaya, Perumnas, PT PP Properti, PP Urban, Relife Property, Riyadh Group Indonesia, Sinarmas Group dan Waskita Karya Realty.

2. REI siap menjalankan regulasi pemerintah

Sulaiman meminta kepada DPP dan DPD REI untuk terus mendukung program pemerintah agar bisa bersinergi dengan regulasi yang ada.

“Saya dengar dari Pak Gubernur bahwa program ini akan selalu disinergikan dengan seluruh regulasi yang ada di Indonesia. Saya kira ini sudah baik sekali. Kita sebagai perusahaan swasta akan selalu mendukung, karena memang kita ingin mengikuti regulasi yang ada,” jelas Sulaiman.

3. Masih banyak pekerjaan rumah untuk Pemprov DKI Jakarta

Dukungan REI kepada Pemprov DKI akan diwujudkan dengan dibentuknya tim kecil. Meski demikian, Ketua REI Jakarta Amran menyatakan masih banyak masalah yang harus diselesaikan Pemprov DKI.

“Tentu ada beberapa PR seperti yang tadi disampaikan Pak Wagub, mengenai bagaimana skema DP nol rupiahnya karena perlu koordinasi dengan OJK dan BI. Kemudian bagaimana ketersediaan lahannya. Lahannya sendiri di mana, apa dari pemerintah yang berdiri di atas HPL bisa dijual. Kemudian tadi perizinan, tentu ada peran dari Bapak dan jajaran karena perizinan ada di tangan Pemprov DKI,” papar Amran.