3 ASN di Papua Ditembak OPM, Anggota DPR Minta Pemasok Senjata Diusut

11 Sep 2026, 22:37 WIB

Santi Dewi

News

Channel

Add Us on Google

3 ASN di Papua Ditembak OPM, Anggota DPR Minta Pemasok Senjata Diusut

Anggota komisi I DPR, Sukamta. (Dokumentasi fraksi Partai Keadilan Sejahtera)

Intinya Sih

Tiga ASN Dinas Pertanian Jayawijaya tewas ditembak OPM saat bertugas di Distrik Muliama, Papua Pegunungan, pada 9 September 2026.
Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta meminta pengusutan pelaku, perencana, pemasok senjata, dan pendukung penembakan, serta penguatan intelijen dan perlindungan warga sipil.
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak akan mengevaluasi pola pengamanan Papua, sementara juru bicara TPNPB-OPM mengakui kelompoknya melakukan penembakan tersebut.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komisi I DPR, Sukamta menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya tiga pegawai dinas pertanian di Kabupaten Jayawijaya, Papua pada Rabu, 9 September 2026. Ketiganya meninggal akibat ditembak oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) ketika menjalankan tugas di Distrik Muliama, Papua Pegunungan.

"Mereka sedang menjalankan tugas melayani masyarakat. Negara wajib melindungi setiap warga negara terlebih mereka yang bertugas menghadirkan pembangunan dan ketahanan pangan di Papua," ungkap Sukamta di dalam keterangan pada Jumat (11/9/2026).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu meminta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas pelaku dan jaringan di balik penembakan. Sukamta meminta agar penelusuran tidak terhenti hanya kepada siapa yang menarik pelatuk.

"Ungkap siapa yang merencanakan, memasok senjata, dan memberikan dukungan terhadap aksi kekerasan ini," tutur dia.

Ia meminta pemerintah agar memberikan perhatian serius terhadap tindak kekerasan yang dilakukan oleh OPM terhadap warga sipil. Sebab, intensitasnya kini meningkat. Dalam pandangannya, meningkatnya aksi kekerasan terhadap warga sipil menjadi indikasi bahwa kelompok bersenjata semakin mengandalkan teror dan penciptaan ketakutan sebagai cara untuk mempertahankan pengaruhnya.

1. Sukamta dorong pemerintah memperkuat intelijen pengamanan wilayah

Tiga korban tewas dalam penembakan KKB di Papua Pegunungan. (Dok Istimewa)

Lebih lanjut Sukamta juga meminta pemerintah untuk memperkuat deteksi dini, intelijen, pengamanan wilayah dan perlindungan terhadap masyarakat sipil. Khususnya mereka yang bekerja di sektor pelayanan publik seperti pertanian, pendidikan, kesehatan dan pembangunan infrastruktur.

"Semakin banyak sasaran sipil semakin kuat pula kebutuhan untuk meningkatkan deteksi dini dan perlindungan masyarakat. Jangan menunggu korban berikutnya baru bertindak," kata Sukamta.

Dalam pandangannya, saat ini menjadi momen yang bagus bagi pemerintah pusat, pemda dan masyarakat bersama-sama untuk meningkatkan keamanan serta kesejahteraan warga Papua.

Ia juga menambahkan pembangunan dan pelayanan publik tetap harus berjalan. Namun, keselamatan masyarakat juga harus dijadikan prioritas.

"Negara harus hadir untuk melindungi warga sipil dan memastikan Papua tidak menjadi ruang bagi teror dan rasa takut," imbuhnya.

2. KSAD akan evaluasi penempatan prajurit TNI di Papua

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Rico Sirait di Balai Kartini, Jakarta Pusat. (IDN Times/Santi Dewi)

Sementara, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan akan melakukan evaluasi soal pola pengamanan di Papua. Sebab, warga sipil sudah kerap kali menjadi korban kekejaman OPM.

"Dengan segala macam yang terjadi, kami akan terus mengamankan agar warga sipil di sana bisa tetap aman, karena peristiwa ini sudah berulang. Pasukan juga sudah mulai ditempatkan di tempat-tempat yang sudah kami antisipasi," ungkap Maruli ketika menjawab pertanyaan IDN Times di Balai Kartini, Jakarta Pusat pada Jumat (11/9/2026).

Mantan Pangkostrad mengatakan isu perekrutan warga sipil menjadi intel tentara merupakan isu lama dan terus diulang oleh OPM. Ia pun membantah dengan tegas TNI menjadikan warga sipil sebagai intel untuk memata-matai OPM.

"Memang manusia-manusia itu ya begitu. Dia selalu mencari alasan dan isu untuk disebarluaskan ke publik. Dulu disebut pelanggaran HAM sekarang orang sipil di situ dianggap intel. Itu berulang-ulang seperti itu bicaranya," tutur Maruli.

3. OPM sengaja menembak mati karena bila selamat dikhawatirkan melapor

Juru bicara TPNPB OPM Sebby Sambom. (Dok TPNPB OPM)

Sementara, lewat keterangan tertulis, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), Sebby Sambom, membenarkan pembunuhan tiga ASN di dinas pertanian merupakan ulah mereka. Sebby menyebut penembakan tersebut dipimpin langsung oleh Komandan Batalyon Albu, Mayor Ebaroak Gwijangge. Selain itu, ada pula keterlibatan kompi 1 Kasie dan Albu Apldo Nirigi sebagai komandan operasinya.

Menurut keterangan Sebby, ketika operasi berlangsung, anggota OPM sudah menahan mobil yang dikemudikan para korban di Jalan Trans Wamena-Tiom. Bahkan, anggota OPM melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan dan meminta seluruh penumpang untuk tetap di mobil dan tenang.

"Tetapi, karena panik dan kaget, ketiga korban akhirnya melarikan diri. Maka, kami tembak mati. Sebab, jika selamat maka mereka akan membocorkan informasi itu kepada aparat militer Indonesia soal keberadaan pasukan TPNPB di Distrik Muliama, pusat Kota Wamena," kata Sebby pada hari ini.

Ia pun tidak merasa bersalah lantaran sudah mengimbau kepada semua pihak agar tidak melanggar ultimatum yang disampaikan OPM. Salah satu ultimatumnya yaitu seluruh orang Papua, dan non Papua yang menjabat sebagai kepala desa, ASN, dan pejabat-pejabat Papua, akan ditembak mati.

"Sebab, itu berarti menjadi bagian dari agen Pemerintah Indonesia yang memperpanjangkan penjajahan di atas Tanah Papua," tutur dia.