7 Fakta OTT KPK Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Adanya Kegiatan operasi senyap ini terungkap ketika terjadi pengamanan sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Tulungagung yang kemudian dibawa ke Mapolres Tulungagung.

Berdasarkan pantauan IDN Times di lokasi, beberapa pejabat yang terlihat mendatangi Polres, di antaranya Pj Sekda Tulungagung, Soeroto, Kabag Kesra Makrus Manan,Kabag Pemerintahan, Arif Efendi, Kabag Umum, Yulius, Kepala Satpol PP Tulungagung, Hartono. Selain itu terdapat juga Direktur RSUD dr Iskak Tulungagung, Zuhrotul Aini, Kepala Dinas Kesehatan Desy Lusiana dan ajudan Bupati Tulungagung, Dwi Yoga.

Setelah menjalani pemeriksaan awal di Mapolres, Gatut Sunu segera dibawa menuju Surabaya oleh tim penyidik KPK. Sementara, sejumlah saksi lainnya tetap menjalani pemeriksaan di Mapolres Tulungagung dengan penjagaan yang diperketat di area gedung pemeriksaan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan total pihak yang diamankan dalam rangkaian penyelidikan tertutup di Jawa Timur ini mencapai 18 orang.

"Dalam rangkaian kegiatan penyelidikan tertutup di wilayah Jawa Timur ini, dari total delapan belas orang yang diperiksa dan diamankan pada Jumat (10/4/2026)," kata Budi.

Mereka terdiri dari berbagai latar belakang profesi, mulai dari unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung hingga pihak swasta yang diduga terkait.

Belasan orang tersebut kemudian diterbangkan ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Menyusul penangkapan tersebut, tim KPK melakukan penyegelan terhadap sejumlah ruangan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Tulungagung. Ruangan yang disegel meliputi bidang sumber daya air, bina marga, staf administrasi, serta ruang kerja Kepala Dinas PUPR dengan pemasangan stiker pengawasan KPK.

Selain kantor dinas, penyidik juga menyegel ruangan di dalam rumah dinas bupati yang terletak di kompleks Pendopo Kongas Arum Kusumaningrum. Saat ini, akses menuju rumah dinas tersebut ditutup total dari pintu gerbang utama dan dijaga secara ketat oleh personel Satpol PP.

Berdasarkan hasil ekspose perkara, motif dari tindakan ini adalah dugaan permintaan uang oleh Gatut Sunu kepada pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan total mencapai Rp5 miliar.

Uang tersebut diminta secara bertahap melalui ajudannya untuk membiayai berbagai keperluan yang bersifat personal dan gaya hidup bupati. Dari total Rp5 miliar, Gatut Sunu baru mendapatkan Rp2,7 miliar.

Penggunaan uang tersebut diduga untuk membeli barang mewah seperti empat pasang sepatu merek Louis Vuitton, biaya pengobatan, hingga jamuan makan. Selain untuk pribadi, uang tersebut juga dikabarkan mengalir untuk pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) kepada sejumlah jajaran Forkopimda di wilayah Tulungagung.

"Uang ini diduga digunakan untuk kepentingan pribadi seperti untuk pembelian sepatu, berobat, jamuan makan, dan keperluan pribadi lainnya yang juga dimintakan atau dibebankan pada anggaran di OPD. Uang tersebut juga digunakan GSW untuk pemberian THR kepada sejumlah Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Pemkab Tulungagung," ujar Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Sabtu (11/4/2026).

Dalam menjalankan aksinya, Gatut Sunu memanfaatkan ajudannya yang bernama Dwi Yoga Ambal untuk menagih uang kepada para kepala dinas. Jika Dwi Yoga tidak sempat, bupati memerintahkan pengawal lainnya yang berinisial SUG untuk menghubungi para pejabat OPD agar segera menyerahkan uang yang diminta.

Proses penagihan ini dilakukan setiap kali bupati memiliki kebutuhan tertentu, baik untuk belanja barang atau keperluan perjalanan. Para kepala OPD yang belum menyetorkan uang sesuai target nominal yang ditentukan akan terus ditagih layaknya orang yang memiliki utang kepada pimpinan.

“Bagi OPD yang belum memberikan uang sesuai jumlah yang diminta GSW, maka akan terus ditagih dan diperlakukan seperti halnya orang yang berutang,” kata Asep Guntur.

Dari kegiatan operasi ini, tim KPK menyita uang tunai senilai Rp335,4 juta yang merupakan sisa dari total Rp2,7 miliar yang telah diterima oleh Gatut Sunu. Meskipun permintaan total mencapai Rp5 miliar, bupati baru sempat menerima sebagian dari dana yang ditargetkan tersebut sebelum terjaring OTT.

Selain uang tunai, penyidik mengamankan beberapa pasang sepatu merek Louis Vuitton yang diduga dibeli menggunakan uang hasil setoran para pejabat tersebut. KPK juga membawa dokumen-dokumen penting serta Barang Bukti Elektronik (BBE) lainnya untuk memperkuat pembuktian dalam proses penyidikan.

"Dari kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk dokumen, Barang Bukti Elektronik (BBE), beberapa pasang sepatu merek Louis Vuitton, serta uang tunai senilai Rp335,4 juta yang merupakan bagian dari uang senilai Rp2,7 miliar yang diduga telah diterima GSW (dari permintaan sebesar Rp5 miliar)," jelas Asep Guntur.

Berdasarkan data LHKPN per Maret 2026, Gatut Sunu tercatat memiliki kekayaan senilai Rp20,3 miliar yang didominasi oleh 20 aset tanah dan bangunan serta 18 unit kendaraan bermotor. Koleksi kendaraannya cukup beragam, mulai dari beberapa unit truk hingga mobil mewah jenis Toyota Alphard dan Land Cruiser keluaran tahun 2013.

Terkait status politiknya, pihak DPD Gerindra Jawa Timur menegaskan bahwa meskipun mengusung Gatut dalam Pilkada 2024, yang bersangkutan belum resmi menjadi kader partai. Hingga saat ini, belum ada keputusan final dari DPP Gerindra mengenai status keanggotaan Gatut Sunu di partai tersebut.

“Masih belum. Memang ada proses, namun belum resmi menjadi kader Gerindra, karena belum ada keputusan dari DPP,” ujar Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) Gerindra Jatim, Hidayat, Minggu (12/4/2026).