Ada Relawan Ganjar Dianiaya, PDIP: Demokrasi Tak Didasari Etik Ndasmu

02 Jan 2024, 19:30 WIB

Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Jakarta, IDN Times - Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Krisityanto, kecewa dengan peristiwa relawan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dianiaya oleh oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah. Hasto membuka komentarnya dengan menyepakati pernyataan Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Andika Perkasa, yang menyebut peristiwa itu bukan disebabkan karena salah paham.

“Apa yang disampaikan oleh Pak Andika Perkasa itu sudah senapas dengan kami, karena kita melihat kebenaran pasti akan terungkap. Bagaimana ada kekhawatiran yang berlebihan dari mereka yang mendukung Pak Prabowo terhadap pasangan Pak Ganjar-Prof Mahfud MD,” ujar Hasto dalam konferensi pers di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Selasa (2/1/2024).

1. Demokrasi tak hanya didasari 'etik ndasmu'

Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Hasto mengatakan, Indonesia harus terus menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Dia menyebut, demokrasi tak bisa didasari oleh 'etik ndasmu'.

“Inilah yang kami kutuk. Demokrasi itu harus didasarkan pada nilai-nilai yang baik. Tidak bisa demokrasi didasarkan pada nilai-nilai 'etik ndasmu’, tidak bisa. Tetapi harus didasarkan pada kebenaran di dalam nurani itu,” kata dia.

2. Tak boleh ada aparat yang main hakim sendiri

Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Dalam kesempatan itu, Hasto meminta aparat tidak boleh main hakim sendiri. Sebab, aparat seharusnya bisa melindungi masyarakat.

“Kami berharap hal itu menjadi pelajaran kita yang terbaik. Tidak boleh terjadi lagi aparat TNI-Polri, dan aparat Presiden. Negara harus, harus, haruslah netral, terlebih Panglima TNI dan Kapolri juga sudah menandatangani deklarasi damai pakta integritas terhadap satu kesatuan antara pernyataan dan perbuatan,” kata dia.

3. Minta Panglima memproses hukum oknum TNI yang melakukan penganiayaan

Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Sementara itu, Badan Bantuan Hukum dan Advokasi PDIP, Paskaria Tombi, juga meminta kepada Panglima TNIJenderal Agus Subiyanto untuk memproses secara hukum oknum TNI yang melakukan penganiyaan.

“Kami meminta kepada Bapak Panglima TNI untuk dapat memproses hukum kepada para pelaku secara transparan,” ujar Paskaria.