Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

Begini Respons Anies soal Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres

Begini Respons Anies soal Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres
Bakal Calon Presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan menanggapi gugatan batas usia Cawapres di Mahkamah Konstitusi (MK). (IDN Times/Amir Faisol)

Jakarta, IDN Times - Bakal Calon Presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan, angkat suara terkait gugatan batas usia capres dan cawapres yang diturunkan dari 40 tahun menjadi 35 tahun di Mahkamah Konstitusi (MK).

Meski tak banyak berkomentar, mantan Gubernur DKI Jakarta itu optimistis bahwa MK akan memutuskan gugatan tersebut sesuai dengan konstitusi.

“Saya sih percaya bahwa MK akan mengambil keputusan sesuai dengan spirit konstitusi, itu saja,” kata Anies Baswedan saat ditemui usai bertemu relawan di kawasan Duren Tiga, Jakarta Selatan, Jumat (4/8/2023).

Ketika ditanya lebih lanjut, apakah ada kekhawatiran gugatan tersebut untuk meloloskan pihak-pihak tertentu, Anies menyerahkan sepenuhnya keputusan itu kepada MK.

“Biar MK yang memutuskan,” ujar dia.

  1. 1. Gugatan batas usia capres-cawapres dinilai upaya rekayasa pemilu

    ANTARA FOTO/Widodo S Jusuf
    ANTARA FOTO/Widodo S Jusuf

    Sebelumnya, mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay mengkritisi gugatan uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi. Pasal yang digugat soal batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

    Ada tiga gugatan terkait Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di Mahkamah Konstitusi. Ketiganya tercatat dalam perkara nomor 29, 51, dan 55/PUU-XXI/2023.

    Hadar menilai, gugatan itu memperlihatkan seolah ada upaya merekayasa pemilu yang bakal digelar beberapa bulan ke depan. Uji materi yang kini sudah masuk dalam tahap pemeriksaan dengan mendengarkan pernyataan DPR dan pemerintah itu, disebut sarat kepentingan politik.

    "Saya kira ndak harus tinggalkan upaya-upaya yang terlihat sekali untuk menata atau merekayasa pemilu yang tinggal enam bulan ini," kata dia saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (2/8/2023) lalu.

  2. 2. Batas usia capres dan cawapres lebih baik dibahas setelah Pemilu 2024

    Mantan Komisioner KPU RI sekaligus Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (NETGRIT), Hadar Nafis Gumay. (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)
    Mantan Komisioner KPU RI sekaligus Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (NETGRIT), Hadar Nafis Gumay. (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

    Hadar menilai, jika batas usia capres dan cawapres perlu diubah, lebih baik dibahas setelah Pemilu 2024. Mengingat tahapan pemilu saat ini sudah berlangsung. Tahapan pendaftaran capres dan cawapres juga mulai dibuka pada pertengahan Oktober 2023.

    Di sisi lain, juga perlu mendengarkan aspirasi masyarakat karena menyangkut keterpilihan kepala negara.

    "Kalau toh iya, itu nanti dilakukan setelah Pemilu 2024 usai, karena itu perlu dibahas lebih dalam. Masyarakat kita perlu ditanyakan. Ini bicara tentang pemimpin nomor satu di negeri ini," tutur dia.

  3. 3. Batas usia capres dan cawapres digugat di MK

    Ilustrasi Mahkamah Konstitusi (MK). IDN Times/Axel Joshua Harianja
    Ilustrasi Mahkamah Konstitusi (MK). IDN Times/Axel Joshua Harianja

    Diketahui, gugatan soal batas minimal usia capres dan cawapres dilayangkan tiga pemohon sekaligus ke MK. Adapun pemohon pertama yakni Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Garuda Yohanna Murtika dan Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana, dengan Desmihardi dan M Malik Ibrohim sebagai kuasa hukum.

    Pemohon kedua yaitu Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dedek Prayudi. Pemohon ketiga, Wali Kota Bukittinggi Erman Safar dan Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa, dengan kuasa hukum Maulana Bungaran dan Munathsir Mustaman. Mereka menggugat Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

    Adapun pasal tersebut berbunyi, “Persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden, adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun.”

    Wakil Ketua MK Saldi Isra mempertanyakan urgensi atas gugatan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tersebut. Dia menilai, secara tidak langsung dalam pernyataan DPR dan pemerintah sebagai pihak terkait uji materi, menunjukkan punya pandangan yang sama.

    Saldi lantas menyinggung soal batas minimal usia capres dan cawapres yang pernah dibuat DPR dan pemerintah dalam UU Pemilu pada 2008. Saat itu, batas usia minimum yang diatur ialah 35 tahun, tetapi diubah menjadi 40 tahun pada 2017.

    Oleh sebab itu, Saldi menegaskan, jika DPR maupun pemerintahan punya pandangan sama soal batas minimal usia capres itu dikembalikan, maka sebaiknya revisi undang-undang di parlemen. Dengan begitu, tidak perlu digugat ke MK.

    "Kalau dibaca implisit, walaupun menyerahkan pada kebijaksanaan yang mulia hakim konstitusi, ini kan bersayap, dua-duanya mau," ujar Saldi.

Related Articles

See More