Bareskrim Buru Aset Kasus BBM Subsidi Senilai Rp67,9 Miliar

Bareskrim Polri mengembangkan perkara penyalahgunaan BBM bersubsidi di Sulawesi Selatan ke TPPU.
Penyidik menelusuri aliran dana dan aset dengan berkoordinasi bersama PPATK.
Perkara ini memiliki potensi kerugian negara sekitar Rp67,9 miliar, dengan sejumlah barang telah disita.
Jakarta, IDN Times - Bareskrim Polri mengembangkan kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi di Sulawesi Selatan ke tindak pidana pencucian uang (TPPU). Penyidik memburu aliran dana hingga aset yang diduga berasal dari kejahatan dengan potensi kerugian negara Rp67,9 miliar.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Kombes Pol Suhasto, mengatakan penelusuran tidak hanya menyasar pelaku utama, tetapi juga pihak yang menikmati hasil kejahatan.
"Jadi akan kita tracing, uangnya ke mana saja, kalau memang uangnya sudah tidak ada dan sudah dialihkan ke aset, akan kita telusuri juga asetnya di mana saja," kata dia, Senin (16/11/2026).
1. TPPU dikembangkan setelah perkara asal P21

Barang bukti Penyalahgunaan BBM subsidi jenis Pertalite yang disita Polda NTB. (dok. Polda NTB) Perkara asal ditangani Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan sejak laporan polisi 26 Februari 2026. Penyidik telah memeriksa 43 saksi, satu ahli BPH Migas, dan menetapkan tujuh tersangka. Berkas perkara asal dinyatakan lengkap oleh kejaksaan pada 12 November 2026.
Direktur Reskrimsus Polda Sulsel, Taufik Herdiansyah Zeinardi, mengatakan pengembangan TPPU dilakukan setelah perkara asal ditangani.
"Nah, nanti kita kembangkan lagi, tadi sesuai dengan hasil gelar perkara dengan Bareskrim Polri, kita tingkatkan juga pengembangannya tindak pidana pencucian uang," ujarnya.
2. Polisi telusuri aliran dana dan aset

Barang bukti BBM subsidi yang disita polisi di NTB. (dok. Polda NTB) Dittipideksus Bareskrim akan berkoordinasi dengan PPATK untuk menelusuri transaksi keuangan dan aset menggunakan prinsip follow the money dan follow the asset. Penelusuran diarahkan kepada pihak-pihak yang diduga menerima atau menikmati hasil penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Suhasto mengatakan pengusutan tidak berhenti pada penanganan pidana asal.
"Setiap aliran dana dan aset yang diduga berkaitan dengan hasil kejahatan, apalagi yang sudah disubsidi oleh negara ini, itu akan terus kami telusuri sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," kata dia.
3. Potensi kerugian negara Rp67,9 miliar

Barang bukti BBM subsidi yang diamankan Polda Sumbar (Foto: Polda Sumbar) Dalam perkara ini, polisi menyita dua kapal SPOB, tujuh truk tangki, dua mesin pompa Alcon, selang sepanjang sekitar 500 meter, serta 120 KL biosolar. BBM tersebut diduga dipindahkan melalui kapal ke kapal tanker MT Bakti 1 di perairan Makassar.
Potensi kerugian negara dari tindak pidana asal diperkirakan mencapai Rp67.904.375.000.
























