Anggota DPR Minta Mendikdasmen Selidiki Ratusan Kepsek Mundur di Sulsel

16 Jun 2026, 14:20 WIB

Amir Faisol

News

Channel

Add as Preferred source

Anggota DPR Minta Mendikdasmen Selidiki Ratusan Kepsek Mundur di Sulsel

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani soroti kampus kelola dapur MBG. (IDN Times/Amir Faisol).

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Wakil Ketua Komisi X DPR RI meminta Mendikdasmen menyelidiki mundurnya ratusan kepala sekolah di Sulsel yang diduga terkait pengelolaan Dana BOS bermasalah.
Sebanyak 326 kepala SMA dan SMK di Sulsel mengundurkan diri setelah temuan BPK soal penerimaan cashback dari pengadaan buku bersumber Dana BOS.
BPK menemukan dua tahap kasus penerimaan cashback oleh total 326 kepala sekolah, yang kini ditindaklanjuti Disdik Sulsel bersama Inspektorat dan BKD.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

November lalu

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memulai pemeriksaan di Sulawesi Selatan dan menemukan adanya kepala sekolah yang menerima cashback dari distributor buku dalam pengadaan yang bersumber dari dana BOS.

12 Juni 2026

Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Andi Iqbal Najamuddin, menjelaskan dalam rapat dengan Komisi E DPRD Sulsel bahwa temuan BPK tahap pertama mencakup sekitar 128 sekolah dengan 120-an kepala sekolah terlibat penerimaan cashback. Ia juga menyebutkan tahap kedua menambah 198 kepala sekolah sehingga total menjadi 326 orang.

16 Juni 2026

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, meminta Mendikdasmen Abdul Mu'ti menyelidiki pengunduran diri ratusan kepala sekolah di Sulawesi Selatan serta mengevaluasi penyaluran dana BOS.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

What?
Ratusan kepala sekolah di Sulawesi Selatan mengundurkan diri setelah adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait dugaan penerimaan cashback dari pengadaan buku yang menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Who?
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti, Kepala Dinas Pendidikan Sulsel Andi Iqbal Najamuddin, serta ratusan kepala SMA dan SMK di Sulawesi Selatan.
Where?
Peristiwa terjadi di berbagai sekolah menengah atas dan kejuruan di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, dengan pembahasan berlangsung di Jakarta dan Makassar.
When?
Pengunduran diri berlangsung dalam beberapa waktu terakhir hingga pertengahan Juni 2026, setelah pemeriksaan BPK yang dimulai sekitar November tahun sebelumnya.
Why?
Kepala sekolah mundur karena temuan BPK mengenai dugaan penerimaan cashback dari distributor buku yang bersumber dari dana BOS, sehingga memicu evaluasi dan penyelidikan lebih lanjut oleh pemerintah pusat.
How?
BPK menemukan dua tahap kasus penerimaan cashback pada total 326 kepala sekolah; hasil temuan disampaikan ke Disdik Sulsel, Inspektorat, dan BKD untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur pemeriksaan resmi.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Banyak kepala sekolah di Sulawesi Selatan berhenti kerja karena ada masalah uang sekolah yang namanya Dana BOS. Katanya ada yang dapat hadiah uang dari beli buku. Orang DPR minta Pak Menteri Pendidikan cari tahu kenapa bisa begitu. Sekarang banyak orang sedang periksa dan lihat siapa yang salah supaya sekolah bisa jalan lagi dengan baik.Banyak kepala sekolah di Sulawesi Selatan berhenti kerja karena ada masalah uang sekolah yang dipakai beli buku. Katanya ada uang balikan dari toko buku, dan itu tidak boleh. Orang DPR namanya Pak Lalu minta Pak Menteri cari tahu kenapa bisa begitu. Sekarang banyak orang sedang periksa dan lihat apa yang salah dengan uang itu.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Permintaan DPR agar Mendikdasmen menyelidiki dan mengevaluasi pengelolaan dana BOS menunjukkan adanya komitmen serius untuk memperbaiki tata kelola pendidikan. Keterlibatan berbagai lembaga, seperti BPK, Disdik, dan aparat penegak hukum, mencerminkan sistem pengawasan yang bekerja aktif dalam menegakkan transparansi serta mendorong perbaikan administrasi di sektor pendidikan.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti untuk menyelidiki peristiwa ratusan kepala sekolah di Sulawesi Selatan yang mundur karena temuan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS).

Lalu juga mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) segera melakukan evaluasi tentang penyaluran dana BOS.

"Kami meminta kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dan seluruh jajaran untuk segera melakukan evaluasi dan mencari tahu kejadian yang sesungguhnya yang ada di Sulawesi Selatan hari ini," kata Lalu kepada jurnalis, Selasa (16/6/2026).

1. Penyelewengan dana BOS terjadi di banyak daerah

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani meminta Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk mengevaluasi total proses rekruitmen dan kontrak penerima. (IDN Times/Amir Faisol).

Ketua DPW PKB NTB itu juga meminta adanya pendampingan kepada pihak sekolah dalam mengelola dana BOS. Sebab, kata dia, dugaan penyelewengan dana BOS juga terjadi di berbagai daerah.

"Ini tidak hanya terjadi di Sulawesi Selatan, tetapi juga di daerah-daerah lain terjadi, banyak terjadi penyelewengan dana BOS. Nah, ketika terjadi seperti ini maka artinya pembinaan, kemudian tata kelola, dan juklak-juknis penggunaan dana BOS tersebut harus kita evaluasi lagi," ujar dia.

Sementara itu, tentang dugaan pelanggaran hukum dalam pengelolaan dana BOS itu, Lalu mendorong penataan ulang sistem pengelolaan dana. Kendati demikian, DPR menyerahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum jika ditemukan ada unsur pidana yang dilanggar.

"Ya, tentu kami mendorong agar hal ini ditata ulang kembali. Jika arahnya pidana, maka tentu kami serahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut," kata dia.

2. Ratusan kepala sekolah mengundurkan diri usai temuan BPK soal dana BOS

Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan, Andi Iqbal Najamuddin, menghadiri rapat dengar pendapat membahas pengunduran diri sejumlah kepala SMA dan SMK bersama Komisi E DPRD Sulsel di Makassar, Jumat (12/6/2026). IDN Times/Asrhawi Muin

Setidaknya ada 326 kepala SMA dan SMK di Sulawesi Selatan mengajukan pengunduran diri dalam beberapa waktu terakhir. Gelombang pengunduran diri ini terjadi di tengah sejumlah agenda pendidikan, termasuk pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

Dinas Pendidikan (Disdik) Sulsel mengungkap pengunduran diri sejumlah kepala sekolah berkaitan dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Temuan tersebut menyangkut dugaan penerimaan cashback dalam pengadaan buku yang bersumber dari dana BOS.

Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Andi Iqbal Najamuddin, mengatakan, pemeriksaan BPK yang berlangsung sejak sekitar November lalu menemukan adanya kepala sekolah yang menerima cashback dari distributor buku. Temuan tersebut tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan BPK.

"Berdasarkan hasil temuan itu terdapat ada beberapa teman-teman, sekitar 120-an pada saat pertama itu yang dianggap ada penerimaan hadiah. Kalau diistilahkan BPK itu cashback. Dengan nilai-nilai yang sudah tertera. 128 sekolah. Ini tahap satu," kata Iqbal dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi E DPRD Sulsel, Jumat (12/6/2026).

3. BPK temukan ratusan sekolah terima cashback pengadaan buku

Menurut Iqbal, hasil temuan tersebut telah disampaikan kepada pimpinan. Temuan itu kemudian menjadi dasar bagi Disdik Sulsel, Inspektorat, dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk menindaklanjutinya.

Setelah tahap pertama, BPK kembali menemukan kasus serupa pada tahap kedua. Kali ini, sebanyak 198 kepala sekolah tercatat dalam temuan yang berkaitan dengan penerimaan cashback pengadaan buku. Dengan demikian, totalnya ada 326 orang.

"Ketika tahap pertama ini selesai, tahap kedua ada lagi 198 kepala sekolah. Kasusnya juga sama," kata dia.