Trump Batal Undang Kanada Gabung Dewan Perdamaian
- Trump-Carney saling sindir di Davos.
- Kanada tolak bayar Rp16,8 triliun untuk kursi tetap BoP.
- Mandat BoP melampaui Jalur Gaza.
Jakarta, IDN Times - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mencabut undangan bagi Kanada untuk bergabung dalam organisasi Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP). Pengumuman tersebut disampaikan Trump melalui unggahan di media sosial Truth Social pada Kamis (22/1/2026).
Keputusan ini diambil di tengah ketegangan diplomatik antara Trump dan Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, selama Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos, Swiss. Penarikan undangan terjadi hanya beberapa hari setelah Kanada menyatakan setuju secara prinsip, tetapi menolak syarat pembayaran iuran keanggotaan.
1. Trump-Carney saling sindir di Davos
Melalui unggahannya di Truth Social, Trump mengumumkan bahwa BoP telah menarik kembali tawaran bergabung bagi Kanada. Unggahan tersebut ditujukan langsung kepada Carney tanpa menyebutkan alasan spesifik di balik pembatalan.
Sebelumnya pada hari Selasa, Carney menyampaikan pidato viral di Davos mengenai adanya keretakan dalam tatanan global pimpinan AS. Meski tidak menyebut nama, pidato tersebut dianggap menyasar kebijakan agresif Trump.
Trump lantas merespons dengan klaim bahwa keberlangsungan hidup Kanada sangat bergantung pada AS. Ia memperingatkan Carney untuk mengingat fakta tersebut sebelum membuat pernyataan publik semacam itu di forum internasional.
Carney balik merespons pernyataan Trump saat memberikan pidato di Quebec untuk menegaskan kemandirian negaranya.
“Kanada tidak hidup karena Amerika Serikat. Kanada berkembang karena kami adalah orang Kanada,” tegas Carney, dilansir The Guardian.
2. Kanada tolak bayar Rp16,8 triliun untuk kursi tetap BoP
Salah satu pertimbangan utama Kanada adalah persyaratan kontribusi dana untuk mendapatkan kursi permanen di BoP. Trump menetapkan angka 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp16,8 triliun bagi negara yang ingin memiliki status anggota tetap.
Pemerintah Kanada melalui Menteri Keuangan Francois-Philippe Champagne menolak membayar biaya fantastis tersebut. Selain masalah biaya, struktur organisasi BoP dinilai memberikan kekuasaan sangat besar kepada Trump sebagai ketua seumur hidup. Ia memiliki wewenang veto atas keputusan penting dan penafsiran piagam, yang memicu kekhawatiran mengenai tata kelola lembaga.
"Kanada memiliki kekhawatiran terkait tata kelola dan proses pengambilan keputusan dewan bentukan AS. Menurut kami, struktur dewan tersebut masih perlu diperbaiki," ujar Carney, dilansir Global News.
3. Mandat BoP melampaui Jalur Gaza
Upacara penandatanganan piagam BoP di Davos dihadiri oleh sejumlah negara yang telah resmi bergabung. Daftar anggota pendiri mencakup Turki, Arab Saudi, Pakistan, Hungaria, Mesir, dan Uni Emirat Arab.
Sebaliknya, sekutu tradisional AS seperti Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia memilih absen dan menunjukkan sikap skeptis. Negara-negara Eropa Barat cenderung menahan diri karena kekhawatiran akan tumpang tindih fungsi badan baru itu dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
BoP dikhawatirkan memiliki ambisi untuk menggantikan peran Dewan Keamanan PBB dalam resolusi konflik global. Trump secara terbuka mengkritik ketidakmampuan PBB dalam menangani perang sebagai alasan utama pembentukan badan tandingan ini.
Piagam organisasi ini telah meluas melampaui mandat awal untuk rekonstruksi Gaza menjadi badan resolusi konflik internasional. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menyatakan akan bergabung meski menghadapi surat perintah penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC).
