Jakarta, IDN Times - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI memastikan balai desa atau aula milik pemerintah desa (pemdes) boleh dipakai untuk menggelar kampanye peserta Pilkada Serentak 2024.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, dalam konferensi pers mengenai netralitas kepala desa yang digelar di Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024).
Bagja menjelaskan, peserta pilkada boleh kampanye di aula milik Pemdes. Dengan catatan pemakaian dalam kepentingan kampanye harus melalui skema sewa.
"Untuk kampanye-kampanye yang rapat umum atau terbatas dan diperlakukan sama, balai desa ini disewakan masih diperkenankan," ujar Bagja.
Bagja menyampaikan, fasilitas milik pemerintah pusat maupun daerah juga diperbolehkan dipakai untuk kegiatan kampanye. Dia memberikan contoh, salah satu fasilitas milik pemerintah yang jadi langganan tempat kampanye akbar adalah Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).
"Bisa gak sarana pemerintahan menjadi kampanye? Boleh-boleh saja. Gelora Bung Kano kan berapa puluh kali menjadi tempat rapat umum. Jadi tidak ada masalah untuk itu," jelasnya.
Diperbolehkannya fasilitas pemerintah untuk berkampanye, disebut Bagja, harus mengedepankan prinsip adil. Sehingga, pemerintah setempat harus membuat kebijakan yang sama kepada semua pasangan calon kepala daerah. Sehingga, para peserta pilkada mendapat kesempatan yang sama.
"Tapi, kalau sudah aula desanya tidak disewa dan tak dibuka untuk umum, maka hal itu pun berlaku untuk kampanye," ujarnya.