Banjir Jabodetabek, DPR Minta Alih Fungsi Lahan di Puncak Dibenahi
- Wakil Ketua DPR RI Fraksi Partai NasDem, Saan Mustopa, meminta pemerintah membenahi alih fungsi lahan di kawasan Puncak, Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat untuk mengatasi banjir Jabodetabek.
- Saan juga meminta Pemerintah Provinsi Jabar dan DKI Jakarta berkoordinasi untuk mengatasi masalah banjir di Jabodetabek yang disebabkan oleh kiriman dari wilayah Bogor.
- Saan juga meminta pemerintah memaksimalkan waduk Sukamahi dan Cimahi untuk menahan banjir ke Jakarta.
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua DPR RI Fraksi Partai NasDem, Saan Mustopa, meminta pemerintah membenahi alih fungsi lahan di kawasan Puncak, Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal ini menyikapi banjir yang terjadi di wilayah Jabodetabek.
Saan mengatakan, banjir di kawasan Jabodetabek ini salah satunya disebabkan karena masifnya alih fungsi lahan di kawasan wisata itu.
"Jadi lahan-lahan yang misalnya daerah-daerah Bogor daerah Puncak, Cisarua, itu kan banyak yang dialih fungsikan. Nah, alih-alih fungsi ini harus benar-benar menjadi fokus perhatian untuk dibenahi," kata Saan di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (6/3/2025).
1. Pemprov Jabar dan Jakarta harus koordinasi
Saan juga meminta Pemerintah Provinsi Jabar dan DKI Jakarta berkoordinasi untuk mengatasi masalah banjir di Jabodetabek. Sebab, dia mengatakan, banjir yang terjadi ini umumnya karena kiriman dari wilayah Bogor, sehingga masalah banjir ini bisa terselesaikan secara komprehensif.
"Langkah pertama adalah tentu koordinasi lintas lembaga, lintas wilayah, misalnya antara Provinsi DKI dan Provinsi Jabar harus saling berkoordinasi untuk menyelesaikan secara komprehensif," kata dia.
2. Pemerintah diminta memaksimalkan waduk Sukamahi dan Cimahi
Lebih jauh, Saan juga meminta pemerintah memaksimalkan waduk Sukamahi dan Cimahi, untuk menahan banjir ke Jakarta.
"Jadi harus digunakan secara maksimal, harus dirawat jadi, gak bisa dibangun, tapi tidak digunakan, bahkan gak dirawat dengan baik," kata dia.
3. Semua stakeholder harus gerak cepat
Sementara, Wakil Ketua DPR RI Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal meminta seluruh stakeholder, baik pemerintah daerah (pemda) Badan Nasioal Penanggulangan Bencana (BNBP), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan SAR Nasional (Basarnas), maupun TNI-Polri, bersinergi mengatasi banjir, terutama di Jakarta dan Bekasi, karena banjir diperparah akibat banjir kiriman.
“Semua stakeholder harus bergerak cepat. Baik mitigasi maupun penanganan bencana harus dilakukan dengan maksimal, analisis semakin diefektifkan untuk mengantisipasi banjir semakin besar di Jakarta dan sekitarnya,” kata dia.
Cucun juga meminta pemerintah pusat segera memberikan bantuan kepada daerah yang wilayahnya terdampak banjir parah. Dia mengingatkan peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam memberi bantuan kepada masyarakat terdampak bencana.
"Segera salurkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga yang terdampak banjir di kawasan Jakarta, Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang dan sekitarnya,” ungkap dia.
