PDIP Desak Transformasi Polri: Hapus Dwifungsi, Jauhkan dari Politik
- PDIP mendesak transformasi Polri yang setia pada konstitusi, bukan kekuasaan jangka pendek.
- Pemerintah diminta memperketat mekanisme check and balances serta menghapus dwifungsi jabatan sipil di Polri.
- Rakernas I PDIP juga menolak wacana pemilihan kepala daerah tidak langsung melalui DPRD.
Jakarta, IDN Times - PDI Perjuangan (PDIP) mendesak pemerintah melakukan transformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang setia pada konstitusi, bukan pada kekuasaan jangka pendek. Transformasi harus dilakukan melalui penguatan akuntabilitas politik yang subtantif.
Hal ini menjadi salah satu poin krusial dalam Rekomendasi Eksternal Rakernas I PDIP yang dibacakan Ketua DPD PDIP Provinsi Aceh, Jamaluddin Idham, di Beach City International Stadium (BCIS), Jakarta, Senin (12/1/2026).
"Rakernas I Partai mendesak pemerintah untuk segera menjalankan transformasi Polri melalui penguatan akuntabilitas politik yang subtantif, guna memastikan kepolisian tegak lurus sebagai alat negara yang setia pada konstitusi, bukan pada kekuasaan jangka pendek," kata dia.
Selain itu, PDIP juga mendesak pemerintah untuk memperketat mekanisme check and balances melalui pengawasan di parlemen yang lebih tajam.
Posisi Kompolnas harus diperkuat dengan wewenang I eksekutorial, sehingga tindakan kepolisian dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik. PDIP menekankan, transformasi Polri harus fokus pada pembersihan institusi dari anasir politik praktis.
Di sisi lain, PDIP juga mendesak penghapusan dwifungsi jabatan sipil serta realokasi anggaran, demi kesejahteraan personil Polri yang bertugas di akar rumput, untuk menjamin Polri yang profesional, humanis, dan terpercaya.
"Transformasi ini harus difokuskan pada pembersihan institusi dari anasir politik praktis," ujarnya.
Diketahui, PDIP menggelar Rakernas I pada 10-12 Januari 2026. Acara tersebut bertujuan untuk memperkuat konsolidasi internal.
Adapun, pada agenda hari ketiga ini, PDIP menyampaikan Laporan Hasil Sidang Komisi-komisi Rakernas I PDIP sekaligus Rancangan Sikap Politik dan Eksternal. Salah satunya menolak keras wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) tidak langsung melalui DPRD.
