Sidang Tuduhan Genosida Junta Myanmar ke Etnis Rohingya di ICJ Dimulai
- Operasi militer 2017 menimbulkan krisis pengungsi Rohingya
- Arti penting sidang ICJ dalam kasus genosida Myanmar terhadap Rohingya
- Pemimpin junta Myanmar menghadapi jalur hukum lewat ICC atas dugaan kejahatan terhadap Rohingya
Jakarta, IDN Times - Myanmar kembali menghadapi sorotan setelah Mahkamah Internasional (ICJ), pengadilan tertinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), memulai sidang atas tuduhan genosida terhadap etnis Rohingya, Senin (12/1/2026). Sidang ini menandai babak lanjutan dari proses hukum yang telah bergulir sejak 2019.
Kasus tersebut diajukan oleh Gambia, negara di Afrika Barat, yang menuding Myanmar melanggar Konvensi Genosida 1948 melalui operasi militer di negara bagian Rakhine pada 2017. Operasi itu disebut menargetkan warga Rohingya secara sistematis dan memicu eksodus besar-besaran ke Bangladesh.
Pemerintah Myanmar membantah seluruh tuduhan tersebut. Namun, sejak kudeta militer pada 2021, negara Asia Tenggara itu kini berada di bawah kendali junta yang terus dikritik atas pelanggaran HAM berat dan impunitas aparat keamanan.
Para pembela hak asasi manusia menilai proses di ICJ menjadi satu-satunya jalur akuntabilitas internasional bagi korban Rohingya. Tanpa mekanisme hukum ini, militer Myanmar dinilai akan bebas dari pertanggungjawaban atas dugaan kejahatan berat yang dilakukan.
1. Operasi militer 2017 yang menimbulkan krisis pengungsi Rohingya
Operasi militer Myanmar di Rakhine pada 2017 dilancarkan setelah serangan kelompok bersenjata Rohingya terhadap pos keamanan. Namun, respons aparat keamanan dituding jauh melampaui upaya penegakan hukum.
Pasukan Myanmar dituduh melakukan pembunuhan massal, pemerkosaan, pembakaran ribuan rumah, serta kekerasan sistematis terhadap warga sipil. Akibatnya, lebih dari 700.000 Rohingya melarikan diri ke Bangladesh dalam hitungan bulan.
Kini, sekitar 1,2 juta Rohingya hidup di kamp pengungsian yang padat dan serba kekurangan. Laporan lembaga kemanusiaan menyebut anak-anak direkrut kelompok bersenjata, sementara anak perempuan, bahkan yang berusia 12 tahun, rentan dieksploitasi secara seksual. Pemangkasan besar-besaran bantuan luar negeri tahun lalu turut memperburuk kondisi, menyebabkan sekolah ditutup dan kasus kelaparan meningkat.
2. Arti penting sidang ICJ
Gambia mengajukan gugatan ke ICJ dengan dasar bahwa Myanmar melanggar kewajibannya sebagai negara penandatangan Konvensi Genosida. Pada sidang pendahuluan 2022, tim hukum Gambia menegaskan tanpa ICJ, militer Myanmar “tidak akan bertanggung jawab kepada siapa pun” atas persekusi terhadap Rohingya.
Myanmar sempat menggugat kewenangan ICJ dengan alasan Gambia tidak terlibat langsung dalam konflik. Namun, hakim menolak argumen tersebut dan memutuskan perkara dapat dilanjutkan karena kedua negara terikat Konvensi Genosida.
Keputusan itu juga membuka preseden internasional. Sejumlah pakar menilai putusan Myanmar berpotensi memengaruhi perkara genosida lain di ICJ, termasuk gugatan Afrika Selatan terhadap Israel. Meski standar pembuktian genosida sangat ketat, hasil persidangan dinilai dapat memperluas tafsir hukum internasional.
3. Pemimpin junta hadapi jalur hukum lewat ICC
Bagi korban, persidangan ini menjadi simbol pengakuan atas penderitaan mereka.
“Kasus Myanmar di ICJ adalah secercah harapan agar perjuangan kami untuk keadilan tidak diabaikan,” ujar Lucky Karim dari Refugee Women for Peace and Justice, dilansir dari ABC News.
Temuan ICJ juga dapat memperkuat proses hukum di Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Pada 2024, jaksa ICC telah mengajukan permohonan surat perintah penangkapan terhadap pemimpin junta Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, atas dugaan kejahatan terhadap Rohingya—permohonan yang hingga kini masih dipertimbangkan hakim.
Meski proses ICJ diperkirakan berlangsung bertahun-tahun, para ahli menilai persidangan ini krusial. Selain memberi legitimasi atas kesaksian korban, putusan ICJ berpotensi menjadi fondasi bagi akuntabilitas hukum internasional terhadap kejahatan paling serius di Myanmar.
