Jakarta, IDN Times - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian mengatakan, pemerintah tidak pernah mengarahkan sejumlah artis atau influencer untuk mempromosikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja atau Omnibus Law.
"Enggak ada sama sekali, sudah beberapa kali ditanyakan kepada saya tidak ada arahan itu," kata dia kepada IDN Times, Sabtu (15/8/2020) malam.
Donny lalu mengatakan, pemerintah justru mengaku senang dengan adanya promosi di media sosial tentang salah satu program pemerintah ini. Namun, dia tetap menjelaskan bahwa kampanye ini tak diarahkan oleh pemerintah.
"Ya, kita sih senang-senang aja kalau umpamanya ada yang mendukung program pemerintah, tapi sekali lagi itu bukan arahan atau instruksi dari pemerintah," kata dia.
Dia berpendapat bahwa bisa saja semua unggahan yang berkaitan dengan promosi RUU Cipta Kerja yang dibagikan para artis berdasar pada inisiatif semata.
"Kalaupun ada itu mungkin inisiatif kolektif dari mereka-mereka terhadap pada Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja," ujarnya.
Namun dia juga tidak tahu apakah memang itu sudah diarahkan oleh pihak yang mengatasnamakan pemerintah.
"Sekali lagi tidak ada arahan, perintah atau instruksi apapun, saya tidak tahu apakah ada yang mengatasnamakan atau bagaimana," kata dia.
Ketika ditanya jika memang nantinya ada badan atau orang yang benar-benar mengatasnamakan pemerintah dalam kampanye ini, Donny mengatakan tidak ada yang salah dari warga negara yang peduli pada program pemerinyah
"Warga negara atau yang peduli pada program pemerintah tidak ada yang dilanggar, tidak ada aturan apapun yang dilanggar jadi saya kira biasa saja," ujarnya.