Bawaslu Rekomendasi 180 TPS Lakukan Pemungutan Ulang Pilkada 2024

05 Des 2024, 07:30 WIB

Ilustrasi. KPU RI gelar simulasi pemungutan suara Pilkada 2024 (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Jakarta, IDN Times - Badan Pengawas Pemilu merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 180 TPS . Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengungkapkan 26 rekomendasi tidak ditindaklanjuti KPU, sedangkan 123 rekomendasi akan dilaksanakan KPU.

“Dari jumlah rekomendasi PSU tersebut, 26 di antaranya tidak dilaksanakan KPU karena perbedaan perspektif, sedangkan sisanya masih menunggu jawaban dari KPU," ungkap Lolly Media Gathering & Diskusi Media dengan tema Evaluasi Pengawasan Pemilihan Serentak Kepulauan Riau, (4/12/2024).

1. Rekomendasi Bawaslu ke KPU

Bawaslu menggelar media gathering di Kepulauan Riau. (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Dia menambahkan Bawaslu merekomendasikan sebanyak 33 TPS untuk dilakukan Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU), lima rekomendasi Penghitungan Suara Lanjutan (PSL) dan 62 rekomendasi Penghitungan Suara Susulan (PSS).

"Sejauh ini laporan dari bawah, kebanyakan saran perbaikan yang oleh Bawaslu ditindaklanjuti, termasuk dalam konteks ini ketika rekomendasinya untuk melakukan PSU. Seperti tadi yang disampaikan, hanya 26 kemudian yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU," imbuhnya.

2. Bawaslu klaim PSU turun

Ilustrasi kotak suara di Pilkada. (IDN Times/Aditya Pratama)

Lolly menilai berdasarkan data sebaran PSU, PSSU, PSL, dan PSS pada Pemilihan 2024 ini yang mengalami penurunan.

“Dengan capaian tersebut dapat kita maknai bahwa upaya pencegahan jajaran pengawas semakin kuat, selain itu kinerja jajaran pengawas adhoc juga mengalami peningkatan,” tegasnya.

3. Bawaslu terima 2.937 laporan pelanggaran Pilkada

KPU gelar simulasi pemungutan suara Pilkada 2024 di Maros, Sulsel (15/9/2024) (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Sementara itu Bawaslu melaporkan tingginya angka pelanggaran di Pilkada 2024 yang mencapai 2.937 laporan dengan dominasi laporan politik uang dan ketidaknetralan ASN.

"Jadi sebetulnya laporan yang masuk ke beragam. Tidak hanya soal dugaan ketidaknetralan aparat, ketidaknetralan ASN, tapi juga termasuk politik uang" ujar Lolly.

Lolly mengatakan dari ribuan laporan angka pelanggaran Pilkada tersebut, ada 757 kasus yang terbukti sebagai pelanggaran.

“Dari ribuan laporan yang kami terima, sebagian besar telah diregistrasi dan diproses. Ada 757 kasus yang terbukti sebagai pelanggaran, sementara 851 laporan dinyatakan bukan pelanggaran,” ungkap Lolly.