Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
BEM UI Sebut Prabowo Ingin Jadi Penguasa Seperti Soeharto
Massa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) gelar demo di depan Gedung Plaza UOB, Jakarta Pusat, Senin (18/8/2026). (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)
  • BEM UI menilai Presiden Prabowo Subianto cenderung ingin memusatkan kekuasaan seperti Soeharto, merujuk pada sejumlah kebijakan yang disebut membutuhkan anggaran besar.
  • Muhammad Hafizh Hernanda menyoroti pemotongan transfer keuangan daerah yang dinilai membuat pemerintah daerah kesulitan, termasuk mendorong kenaikan pajak di Pati.
  • BEM UI meminta Prabowo-Gibran fokus bekerja mengatasi masalah, mendengarkan masyarakat, serta tidak mengecilkan pers, mahasiswa, dan kelompok masyarakat lain lewat sebutan tertentu.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Kepala Bidang Sosial Politik BEM UI, Muhammad Hafizh Hernanda mengkritisi gaya kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto yang terkesan ingin menjadi penguasa besar seperti era Orde Baru di masa kepemimpinan Presiden Kedua RI, Soeharto.

Ia lantas menyoroti keserakahan Prabowo. Menurutnya, eks Danjen Kopassus itu membuat banyak kebijakan tanpa memikirkan dampaknya.

"Prabowo pidato yang benar, jangan nafsu, tolong ingat, menurut kami ya sekarang Prabowo itu ingin mengambil seluruh kekuasaan di tangan dia doang, dia ibaratnya ingin menjadi Soeharto terbaru. Kita bisa lihat dair berbagai macam kebijakan-kebijakannya: MBG, Patriot Bond, KDMP, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda dan URI," kata dia saat ditemui sela-sela demo yang digelar di sekitar Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2026).

Hafizh menyoroti beberapa program yang terdampak karena program Prabowo yang membutuhkan anggaran besar, seperti sistem transfer keuangan daerah. Saat ini, pemerintah daerah mengeluh kesulitan keuangan.

"Tapi yang kita highlight itu pemotongan TKD, ini menyedihkan, ada ketidakpercayaan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah, padahal pemda sama-sama berguna dengan pemerintah pusat, bayangkan ini yang terjadi di Pati, ketika TKD mereka dipotong dan akhirnya mereka menaikkan pajak, belum lagi kita lihat tax ratio kita, jauh lebih besar dari Malaysia, Singapura, tapi kita masih miskin," ucapnya.

Hafizh juga meminta kepada Prabowo agar berpidato dengan benar dan tidak mengecilkan peran sejumlah kelompok masyarakat. Ketimbang terlalu banyak pidato, Prabowo-Gibran diminta berkerja serius mengatasi berbagai masalah.

"Kepada Prabowo-Gibran, kerja yang benar, jangan ketika sampai teman-teman pers dipanggil Londo Ireng, teman-teman mahasiswa, teman-teman mahasiswa dipanggil mahasewa, kita gak butuh Soekarno yang pidato bla, bla, kita butuh pemimpin yang mendengarkan kita," imbuh dia.

Curated For You

Editorial Team

Related Article