Jakarta, IDN Times - Jumlah kerugian negara yang diakibatkan dari kasus korupsi penyerobotan lahan oleh pemilik PT Duta Palma Group, Surya Darmadi, bertambah lagi. Kini total kerugian negara akibat kasus tersebut mencapai Rp104,1 triliun.
"Untuk kerugian keuangan negara Rp4,9 triliun (dan) perekonomian negara Rp99,2 triliun," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, dalam konferensi pers, Selasa (30/8/2022).
Deputi Bidang Investigasi BPKP Kejagung, Agustina Arumsari, mengatakan penghitungan itu berkaitan dengan dampak penyimpangan kegiatan usaha kebun kelapa sawit PT Duta Palma Group. Sari menjelaskan penyimpangan itu mengakibatkan tidak diperolehnya hak negara atas pemanfaatan hutan seperti dana reboisasi dan provisi sumber daya hutan.
"Dan kami hitung dengan jumlah untuk kerugian negara ada 7,8 juta dolar AS, kalau dirupiahkan sekutar Rp114 miliar," jelas Sari.
"Untuk yang lainnya ada provisi sumber daya hutan, kemudian ada fakta-fakta memang hutan itu mengalami kerusakan, sehingga ada biaya pemulihan kerusakan hutan yang dicari jumlah semuanya berjumlah Rp4,9 triliun," imbuhnya.
Sari menjelaskan penyimpangan tersebut juga mengakibatkan adanya kerugian perekonomian negara. Untuk mengusut kasus ini, ia sampai bekerja sama dengan berbagai ahli di bidang yang berbeda.
"Di mana kemudian masing-masing dengan kompetensinya menghitung kerugian keuangan negara, dan seluruh angka dari kami, baik dari sisi keuangan negara maupun perekonomian negara, terhitunglah sebesar Rp99,34 triliun kerugian perekonomian negara," ujarnya.
Total kerugian negara yang diduga diakibatkan Surya Darmadi ini menjadi yang terbesar di Indonesia. Sebelumnya, Surya disebut telah merugikan negara hingga Rp78 triliun.
Surya sempat jadi buronan Kejaksaan Agung selama 15 hari sebelum akhirnya menyerahkan diri. Selain sempat jadi buronan Kejagung, Surya menjadi buruan KPK selama tiga tahun, usai lembaga antirasuah itu menetapkan dia sebagai buronan pada 2019. Ia merupakan tersangka kasus pengajuan revisi alih fungsi hutan Provinsi Riau di Kementerian Kehutanan pada 2014.