Jakarta, IDN Times - Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, tidak menutup kemungkinan akan mengajukan gugatan dugaan kecurangan Pileg 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Kubu Prabowo-Sandiaga menolak hasil penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum (KPU RI), karena diduga banyak dugaan kecurangan Pemilu 2019. Bahkan, dugaan kecurangan itu disebut-sebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif (TSM).
Ketua Advokasi dan Hukum BPN Sufmi Dasco mulai memberikan sinyal akan menempuh jalur hukum ke MK.
"Jadi, kami kemarin sudah menolak penghitungan suara di KPU. Itu mencakup Pilpres dan Pileg," kata Sufmi di Bawaslu RI, Jakarta, Kamis (16/5).
Menurut Sufmi, BPN menduga terjadi dugaan kecurangan Pileg 2019 di beberapa daerah.
"Dalam Pileg 2019 ini, kami temukan juga terjadi dugaan kecurangan terstruktur, sistematis, dan massif di beberapa daerah. Antara lain, misalnya DKI Jakarta 3 dan Nusa Tenggara Timur (NTT)," kata dia.
Dalam dugaan kecurangan Pileg 2019, BPN akan mengajukan gugatan ke MK.
"Sehingga, dalam Pileg 2019 ini, kami akan menyelesaikan di MK, karena ada perhitungan angka yang mesti diperbaiki," kata Sufmi.
Meski ada wacana kasus dugaan kecurangan Pileg 2019 akan dibawa ke MK, namun tak sama dengan Pilpres 2019. Sementara ini, BPN masih memperkarakan kasus dugaan kecurangan Pilpres 2019 ke Bawaslu.
"Belum. Ini kan sementara Pilpres sedang kami ajukan ke Bawaslu RI," ucap dia.