Daerah Terdampak Bencana Susulan Boleh Tetapkan Status Tanggap Darurat

Dalam kunjungan tersebut, Tito mengatakan wilayah yang kembali mengalami bencana dengan dampak cukup luas perlu menetapkan kembali status tanggap darurat. Langkah ini diperlukan agar pemerintah daerah dan kementerian/lembaga dapat mempercepat penanganan kerusakan tanpa terkendala prosedur yang membutuhkan waktu panjang.

"Untuk khusus daerah-daerah yang terkena bencana lagi dan berdampak cukup luas di masyarakat, banjir misalnya, maka tetapkan lagi situasi tanggap darurat," kata Tito.

Ia menjelaskan, penetapan status tanggap darurat memungkinkan pemerintah daerah menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mempercepat penanganan. Kementerian/lembaga yang terkait dengan penanggulangan bencana juga dapat melakukan langkah serupa sesuai kewenangannya.

Tito mengatakan akan menerbitkan arahan melalui Kemendagri selaku Ketua Satgas PRR agar daerah di tiga provinsi terdampak yang kembali mengalami bencana dapat menerapkan status tanggap darurat sesuai kondisi di lapangan.

"Pemda bisa mengeluarkan belanja tidak terduga, cepat. Kementerian lembaga juga demikian," ujarnya.

Tito menjelaskan, pemerintah saat ini tengah menjalankan fase rehabilitasi dan rekonstruksi atas bencana yang terjadi pada akhir 2025. Namun, bencana susulan yang kembali terjadi di sejumlah wilayah menambah tantangan dalam proses pemulihan.

Menurutnya, penanganan bencana memiliki beberapa tahapan, mulai dari tanggap darurat, transisi, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. Pada masa transisi, pemerintah berupaya memfungsikan kembali fasilitas yang mengganggu kehidupan masyarakat, seperti jalan, jembatan, dan sekolah, meskipun belum melalui perbaikan permanen.

Sementara itu, rehabilitasi dan rekonstruksi diarahkan untuk memperbaiki infrastruktur secara permanen, bahkan diupayakan memiliki kualitas lebih baik dibandingkan kondisi sebelumnya.

Tito menilai, bencana susulan perlu mendapatkan penanganan khusus agar proses perbaikan tidak tertunda. Sebab, mekanisme pengadaan melalui pelelangan dapat membutuhkan waktu hingga dua atau tiga bulan.

"Perlelangan, lelangnya lama dua bulan, tiga bulan, masyarakatnya sudah setengah mati. Oleh karena itu, kami akan sepakat dan kami akan mengeluarkan surat dari Kemendagri, saya selaku Kasatgas, nanti akan memberikan arahan untuk daerah yang terkena tiga provinsi yang terkena lagi bencana baru, bencana susulan, ini bisa menerapkan situasi tanggap darurat lagi," jelasnya.

Selain meninjau tanggul Sungai Krueng Meureudu, Tito bersama Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, dan rombongan juga mengunjungi kawasan persawahan di Gampong Beuringen yang mengalami kerusakan berat akibat banjir.

Rombongan kemudian melanjutkan peninjauan ke Sungai Krueng Jeulanga-Ulim di Gampong Alue Keutapang, Kecamatan Bandar Dua, untuk melihat kondisi sungai dan kawasan sekitarnya yang turut terdampak.

Tito mengatakan, penanganan sedimentasi sungai menjadi salah satu prioritas Satgas PRR untuk mengurangi risiko banjir berulang. Berdasarkan pendataan, terdapat 137 sungai di tiga provinsi terdampak yang mengalami sedimentasi.

Ia telah meminta Kementerian Pekerjaan Umum melalui balai wilayah sungai untuk memprioritaskan pembersihan sedimen, terutama pada sungai yang berpotensi meluap ketika terjadi hujan lebat.

Satgas PRR juga membuka peluang pelibatan masyarakat dan pihak ketiga dalam kegiatan pembersihan sungai melalui kerja sama resmi dengan pemerintah daerah. Material pasir dan batu yang memiliki nilai ekonomis dapat dikelola sesuai ketentuan, dengan tujuan utama tetap memastikan sungai bersih dan berfungsi.

Dalam kunjungan ke Pidie Jaya, Tito juga menyerahkan sejumlah bantuan untuk mendukung penanganan dampak banjir. Bantuan dari Satgas PRR tersebut berupa satu unit kendaraan multifungsi yang dapat digunakan untuk penyemprotan lumpur, pembersihan, hingga pemompaan air.

Selain itu, diserahkan sembilan unit pompa air dan mesin genset yang masing-masing dialokasikan tiga unit untuk Kabupaten Pidie Jaya, Aceh Utara, dan Bireuen.

Satgas PRR juga memberikan bantuan tunai masing-masing Rp200 juta untuk Desa Dayah Usen dan Desa Alue Keutapang. Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung kebutuhan penanganan dampak bencana di tingkat desa.

Sementara itu, Kementerian Sosial menyalurkan 1.500 paket sembako dengan total nilai sekitar Rp781,1 juta. Kemensos juga memberikan bantuan logistik darurat senilai Rp406 juta.

Tito menegaskan, pemerintah akan terus memberikan dukungan kepada daerah yang terdampak bencana, baik akibat bencana akhir 2025 maupun bencana susulan.

Ia meminta pemerintah daerah mendata kebutuhan pemulihan berdasarkan kemampuan anggaran masing-masing. Persoalan yang tidak mampu ditangani pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi dapat disampaikan kepada Satgas PRR untuk dikoordinasikan dengan pemerintah pusat.

"Yang enggak mampu ditangani oleh daerah, lempar kepada saya untuk bisa saya koordinasikan di tingkat pusat. Yang jelas, kita tidak akan meninggalkan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kita yang terkena dampak dari bencana November lalu ataupun yang bencana susulan, semua kita perhatikan," kata Tito.

Untuk diketahui, Berdasarkan data per 28 Oktober 2026, anggaran Transfer ke Daerah (TKD) Tambahan sebesar Rp113,04 miliar telah direalisasikan untuk mendukung berbagai program pemulihan infrastruktur, termasuk perbaikan jalan, jembatan, dan jaringan irigasi yang terdampak bencana.

TKD Tambahan adalah alokasi dana tambahan dari pemerintah pusat yang disalurkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah khususnya guna mempercepat rehabilitasi, rekonstruksi, serta pemulihan wilayah yang terdampak bencana atau untuk mendukung penanganan kebutuhan mendesak lainnya.