Kasus Penyadapan Prabowo, Gerindra Minta Otak Pelaku hingga Donatur Diusut
Gerindra meminta Bareskrim Polri mengusut dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo hingga mengungkap otak penggerak, pemberi perintah, dan penyandang dana.
Sugiat Santoso mendukung langkah Polri serta mendorong pendalaman motif, jaringan, alur komunikasi, dan logistik alat sadap.
Gerindra mendorong evaluasi sistem keamanan informasi dan intelijen, sementara pemerintahan Prabowo disebut tetap berjalan solid.
Jakarta, IDN Times - Partai Gerindra meminta Bareskrim Polri mengusut tuntas kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Gerindra menegaskan, penyidikan tidak boleh berhenti hanya pada eksekutor lapangan yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Juru Bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso, meminta polisi mengungkap pihak yang menjadi otak penggerak, pemberi perintah, hingga penyandang dana di balik dugaan penyadapan tersebut.
"Polri tidak boleh berhenti hanya pada eksekutor di lapangan atau oknum yang ditetapkan sebagai tersangka saat ini. Bareskrim harus mengusut tuntas siapa pihak yang menjadi otak penggerak, pemberi perintah, maupun penyandang dana di balik aksi penyadapan ilegal ini," ujar Sugiat dalam keterangannya, Rabu (4/11/2026).
Menurutnya, sulit diterima jika tindakan menembus sistem pengamanan Presiden dilakukan hanya atas inisiatif pribadi tanpa adanya perintah atau dukungan sistemik. Karena itu, ia meminta agar kasus tersebut tidak diarahkan seolah-olah hanya melibatkan individu yang bertindak di luar kendali.
1. Gerindra apresiasi langkah tegas Kapolri
Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto ketika ikut meninjau pengungkapan 1,2 ton narkotika di Kabupaten Pidie, Aceh. (Dokumentasi Mabes Polri) Gerindra mengapresiasi dan mendukung langkah Kapolri beserta jajaran Mabes Polri, khususnya Bareskrim dan Divisi Propam, yang menindak tegas siapa pun yang diduga melakukan pelanggaran hukum tanpa memandang pangkat, jabatan, maupun institusi.
Sugiat menilai penetapan tersangka terhadap sejumlah oknum yang terlibat, termasuk perwira tinggi, menjadi bukti bahwa prinsip persamaan di hadapan hukum harus berlaku bagi semua pihak.
Ia berharap penanganan perkara tersebut berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, kasus ini juga harus menjadi momentum pembenahan internal di tubuh Polri maupun birokrasi pemerintahan.
"Kasus ini harus menjadi peringatan keras bagi praktik-praktik deep state atau oknum jahat di dalam birokrasi. Ini adalah sinyal tegas bahwa era pembiaran sudah selesai, negara akan melakukan pembersihan total tanpa toleransi sedikit pun," katanya.
2. Minta motif dan jaringan penyadapan dibongkar
Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin (IDN Times/Irfan) Sugiat juga meminta penyidik mendalami motif di balik dugaan penyadapan terhadap Prabowo. Ia menyebut, aparat perlu memastikan apakah tindakan tersebut murni merupakan kejahatan informasi, memiliki motif politik untuk mengganggu stabilitas nasional, atau melibatkan jaringan dan kepentingan pihak eksternal tertentu.
Ia juga meminta polisi membongkar seluruh alur komunikasi dan logistik alat sadap yang digunakan. Hal itu diperlukan untuk memastikan kemungkinan keterlibatan institusi lain, pihak swasta, maupun aktor lain yang memanfaatkan oknum tertentu untuk mengakses informasi sensitif kepresidenan.
Menurut Sugiat, penyadapan terhadap Presiden tidak bisa dipandang sebatas pelanggaran etik atau kejahatan siber biasa. Ia menilai tindakan tersebut berpotensi menjadi ancaman terhadap keamanan dan kedaulatan negara.
"Siapa pun yang bermain di belakang layar, apa pun jabatannya dan seberapa besar kekuatannya harus diseret ke muka hukum," tegasnya.
3. Dorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan informasi dan intelijen negara
Presiden Prabowo Subianto saat telepon dengan Presiden Palestina. (X/Prabowo Subianto) Sugiat turut mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan informasi dan intelijen negara, termasuk pemeriksaan personel di lingkaran pengamanan terdekat presiden untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan kewenangan.
"Peristiwa ini harus memicu pembersihan menyeluruh di ring pengamanan dan Intelijen Negara. Perlu ada pemeriksaan ulang loyalitas secara ketat terhadap seluruh personel di lingkaran terdekat Presiden untuk memastikan tidak ada lagi 'duri dalam daging'," tutur dia.
Selain itu, Sugiat memastikan roda pemerintahan di bawah kepemimpinan Prabowo tetap berjalan solid, fokus, dan efektif. Menurutnya, kerja-kerja strategis pemerintah untuk rakyat tidak terganggu oleh dugaan penyadapan tersebut.
Gerindra pun mengajak masyarakat tidak berspekulasi dan mempercayakan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum agar seluruh pihak yang terlibat dapat diungkap sesuai ketentuan perundang-undangan.
