Deklarasi #2019GantiPresiden, Bawaslu: Sabar Tunggu Masa Kampanye

29 Agu 2018, 07:55 WIB

IDN Times/Fitria Madia

Jakarta, IDN Times – Gerakan #2019GantiPresiden dideklarasikan oleh sejumlah pihak di beberapa tempat.

Banyak yang menganggap bahwa niatan pada deklarasi hashtag tersebut merupakan kampanye. Namun Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengatakan bahwa aktivitas tersebut tidak masalah. Sama halnya dengan Badan pengawas Pemilu (Bawaslu) yang menganggap ini sebagai bagian dari kebebasan berpendapat.

“Memang ada larangan, kalau memang itu adalah kampanye,” ujar Anggota dan Koordinator Hukum, Fritz Edward Bawaslu RI, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (28/8).

1.Kepolisian perlu tegas terhadap keramaian yang tidak memiliki izin

IDN Times/Ardiansyah Fajar

Tanpa bermaksud mengaitkannya dengan aktivitas deklarasi #2019gantipresiden, Fritz berharap kepolisian bisa tegas terhadap berbagai aktivitas keramaian yang tidak memiliki izin. Karena pemberian izin tersebut adalah kewenangan dari kepolisian. “Kami kan sudah meminta kepada kepolisian bertindak tegas apabila ada keramaian yang tidak memiliki izin, karena itu adalah kewenangan polisi,” ujarnya.

2.Bawaslu meminta Parpol bersabar lakukan kampanye

bawaslu.go.id

Fritz juga berharap kepada partai politik dan juga elemen masyarakat untuk bersabar menunggu masa kampanye itu tiba. Kampanye sendiri akan dimulai pada 23 September 2018. “Ya setidaknya bolehlah untuk menunggu sampai waktu kampanye dimulai,” katanya.

3.Dikhawatirkan ada gesekan di masyarakat

IDN Times/Ardiansyah Fajar

Kampanye menjadi ajang bagi pasangan calon (paslon) untuk memikat masyarakat dengan memamerkan visi, misi, dan program yang akan diusungnya dalam Pilpres 2019. Kejadian-kejadian yang justru membuat rusuh hingga ricuh dikhawatirkan malah membuat masyarakat tidak akan respek terhadap paslon tersebut.
“Karena takutnya masyarakat menjadi tidak memiliki respons yang positif tapi negatif terhadap paslonnya. Masyarakat menjadi kurang simpati terhadap kegiatan seperti ini. Saya rasa kerja sama harus dilakukan oleh banyak masyarakat,” jelasnya.