PPP: Gerakan #2019GantiPresiden Bukan Gerakan Sosial!
Jakarta, IDN Times - Deklarasi gerakan #2019GantiPresiden terus menuai pro kontra di publik. Beberapa berpendapat bahwa gerakan tersebut bukan termasuk kampanye, namun ada beberapa yang mengatakan bahwa gerakan tersebut telah melanggar Undang-undang.
Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani malah mempertanyakan apakah gerakan tersebut menjadi salah satu gerakan sosial atau politik. Menurutnya, gerakan #2019GantiPresiden tidak bisa dikatakan sebagai gerakan sosial, karena digawangi oleh tokoh politik seperti Mardani Ali Sera dan Neno Warisman.
1. Forum di dalam gerakan #2019GantiPresiden yang perlu dipertanyakan
Arsul mengaku tidak masalah apabila gerakan tersebut hanya sebatas tanda pagar (tagar) di media sosial saja. Namun, ia menyayangkan bahwa ternyata memang tagar tersebut berubah menjadi sebuah perkumpulan dan juga forum.
Pendapat Arsul, gerakan tersebut dikatakan kampanye atau tidak, bisa dilihat dari forum di dalam gerakan itu. Jika forumnya masuk ke dalam definisi kampanye, maka gerakan #2019GantiPresiden bisa disebut sebagai kampanye.
"Definisi kampanye sekarang itu tidak hanya soal ajakan memilih, penyampaian visi misi tapi kan ada citra diri juga," kata Arsul di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (28/8).
Citra diri itu yang dimaksud Arsul adalah bisa dilihat dari segi positif seperti mendukung, mengagungkan calonnya.
"Dalam arti negatif, dengan cara menjatuhkan secara tidak proporsional,
berbasis hoax, ujaran kebencian nah ini yang saya kira bisa jadi masalah hukum. Bukan tagarnya," terang dia.
2. Koalisi Jokowi tak khawatir dengan deklarasi #2019GantiPresiden
Arsul menerangkan bahwa deklarasi gerakan #2019GantiPresiden tidak membuat khawatir koalisi Jokowi. Menurutnya, yang membuat khawatir adalah penolakan dari elemen masyarakat itu sendiri terhadap gerakan tersebut, sehingga bisa menimbulkan kericuhan.
"Nah sekarang silakan. Menurut saya silakan kalau misalnya itu yang penting tidak melanggar aturan kampanye kemudian rambu-rambu hukum yang lainnya. Kemudian tidak ada penolakan dari masyarakat setempat ya silakan," ujar Arsul.
3. Gerakan #2019GantiPresiden dianggap gerakan politik, bukan sosial
Dengan adanya gerakan #2019GantiPresiden yang semakin masif, Arsul menyebut bahwa itu bukanlah ancaman bagi koalisi petahana. Meski mengaku tak ada ancaman, Arsul tetap mengingatkan bahwa gerakan tersebut bukanlah termasuk gerakan sosial apabila masih dipimpin oleh tokoh politik.
"Apanya yang gerakan sosial? Wong penggagasnya aja orang politik kok. Anggota DPR dari partai politik kok. Kemana-mana, wah Neno Warisman itu kader PKS, yang berarti dia juga orang politik kok," ucapnya.
