Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

Demokrat soal Putusan PN Jakpus: Ada Upaya Terorganisir Tunda Pemilu

Demokrat soal Putusan PN Jakpus: Ada Upaya Terorganisir Tunda Pemilu
ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

Jakarta, IDN Times — Partai Demokrat menilai ada upaya terorganisir menunda Pemilu 2024 usai putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, yang mengabulkan seluruh gugatan Partai Prima.

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menilai ada banyak kejanggalan dalam putusan tersebut.

“Ada upaya terorganisir dan cara memalukan untuk tunda Pemilu,” kata Herzaky, Jumat (3/3/2023).

  1. 1. PN tak berwenang mengadili sengketa pemilu

    Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama kader Demokrat. (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/foc.)
    Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama kader Demokrat. (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/foc.)

    Partai Demokrat berpandangan, sengketa pemilu termasuk masalah verifikasi peserta pemilu, harus dilakukan di Bawaslu atau PTUN. Sedangkan, sengketa hasil diproses oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

    “Tidak bisa dibawa ke ranah perdata dengan dasar perbuatan melawan hukum (PMH). Jadi, tidak ada kewenangan PN mengadili sengketa pemilu,” kata Herzaky.

  2. 2. PN disebut melampaui kewenangan

    Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)
    Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)

    Keanehan lainnya adalah situasi di mana PN melampaui kewenangannya dengan mengabulkan gugatan Prima. Tak hanya itu, menurut Herzaky ada sejumlah pihak yang berupaya mempertahankan kekuasaan.

    “Kami mencermati, ada upaya terorganisir di balik ini. Sekelompok orang yang masih terus berupaya mempertahankan kekuasaan dengan berbagai cara, untuk kepentingan segelintir kelompoknya. Mereka masih terus berusaha menunda pemilu, dengan cara-cara yang sangat memalukan dan tidak pantas,” ujarnya.

  3. 3. Demokrat singgung orang yang tetap ingin berkuasa

    Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)
    Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)

    Herzaky menyindir orang-orang yang ingin mendapatkan kekuasaan kembali dengan berbagai upaya.

    “Jadi, dengan sedaya upaya, berhubung masih punya kekuasaan, mereka terus menggedor berbagai pintu, bahkan dengan cara-cara yang tidak pantas. Orang gagal, masih memaksa ingin terus berkuasa,” tuturnya.

    Demokrat juga mendorong dan mendukung KPU untuk melanjutkan proses pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilu 2024, sesuai kesepakatan bersama dengan Komisi II dan pemerintah.

    “Permasalahan KPU dan salah satu parpol yang gagal lolos dari verifikasi parpol itu, tidak bisa mengganggu proses-proses lain. KPU pasti paham sekali mengenai aturan hukum terkait ini,” tuturnya.

Related Articles

See More