Diduga Sebarkan Hoaks, Kivlan Zen Laporkan Kadiv Humas Polri

Tonin menjelaskan, berita hoaks yang dimaksud adalah soal kasus dugaan kepemilikan senjata api ilegal Kivlan, yang diduga digunakan untuk melakukan rencana pembunuhan empat tokoh nasional dan salah seorang pimpinan lembaga survei. Menurut Tonin, dugaan itu sama sekali tidaklah tepat.

"Iqbal beberapa kali juga menyebarkan berita senjata yang dikaitkan dengan kasus itu. Padahal, Kivlan Zen tidak terkait dengan itu," ujarnya.

Laporan yang diajukan Kivlan melalui pengacaranya itu telah diterima pihak Propam dengan nomor laporan SPSP2/1483/VI/2019/Bagyanduan, perihal pengaduan atas dugaan pelanggaran etik dan penyalah gunaan wewenang.

Terkait hal itu, Iqbal pun menilai, laporan yang diajukan Kivlan melalui kuasa hukumnya itu sudah tepat.

"Itu memang jalur yang benar, silakan melaporkan dugaan apa pun yang dilakukan oleh anggota Kepolisian. Termasuk saya selaku Kadiv Humas menyampaikan informasi," kata Iqbal saat ditemui di Masjid Humas Mabes Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (8/7) petang.

Lebih lanjut, Iqbal menyerahkan sepenuhnya proses penegakan hukum itu kepada pihak Propam Mabes Polri.

"Kita serahkan Kepada Propam," ujarnya.

Melalui kuasa hukumnya, Hendrik Badiri Siahaan mengatakan, alasan kliennya mengajukan praperadilan karena ada beberapa hal yang diduga dilanggar oleh pihak kepolisian. Laporan itu juga telah teregister dengan nomor 75/pid.pra/2019/pn.jaksel.

"Kami melihat di dalam penetapan klien kami pak Kivlan (sebagai tersangka), ada beberapa hal yang diduga dilanggar oleh pihak kepolisian. Soal (pelanggaran) itu nanti kita lihat di pengadilan. Saya belum bisa mengungkapkan itu sekarang," jelasnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (20/6) lalu.

Hendrik menuturkan, penetapan tersangka kasus dugaan makar dan kepemilikan senjata api ilegal menjadi salah satu poin gugatan kliennya itu.

"(Gugatan) Mulai dari penetapan tersangka sampai penahanan. Jadi ada beberapa prosedur yang diduga dilanggar oleh kepolisian. Makar, senjata. Termasuk senjata yang kemarin kita konfrontir di polda metro," kata Hendrik.

Kivlan melalui kuasa hukum lainnya, Muhammad Yuntri juga mengakui menerima uang dari Habil Marati. Yuntri sebelumnya mengatakan, kliennya itu menerima uang sebesar 4.000 dolar Singapura atau setara Rp42.400.000.

"Mengakui (menerima uang). Tapi, tidak sesuai dengan tuduhan. Uang itu hanya untuk demo. Tidak ada kaitan sama sekali dengan masalah pembelian senjata, membunuh tidak ada sama sekali," kata Yuntri di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (17/6) lalu.

Yuntri menambahkan, Kivlan dan Habil saling mengenal melalui grup WhatsApp (WA) sejak setahun yang lalu. Uang yang diterima Kivlan kata Yuntri, diberikan secara sukarela oleh Habil.

"(Uang diberikan) Sukarela saja. Mereka kan kenal dari WA grup. Itu grup untuk diskusi saja tentang masalah kebangsaan. Itu ada gerakan GMBI, karena di diskusi itu berkembang butuh uang untuk keperluan gerakan antikomunis. Beliau (Habil) kasih (uang itu)," kata Yuntri.

Berkas kasus Kivlan sendiri telah dirampungkan polisi. Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Argo Yuwono juga mengatakan, lada 5 Juli 2019 lalu, polisi telah melakukan tahap pertama atau mengirimkan berkas kasus Kivlan, ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.