Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi Formula E.
Prasetyo menyebut, anggaran untuk Formula E memiliki model ijon atau proyek belum pasti, namun sudah melakukan peminjaman dana kepada Bank DKI senilai Rp180 miliar.
"Jadi ada anggaran yang sebelum menjadi Perda, APBD, itu sudah ijon kepada Bank DKI, senilai Rp180 miliar," kata Pras kepada wartawan, Selasa (8/2/2022).
Politikus PDIP DKI Jakarta itu mengatakan, dalam perundang-undangan, kredit atau penyertaan modal baru bisa dilakukan setelah Perda APBD sah diundangkan.
"Dalam perundang-undangan setelah menjadi Perda, APBD, baru itu bisa dilakukan. Ini kan nggak, tanpa konfirmasi kita dia langsung berbuat sendiri," ungkapnya.
Pras juga mengaku tak diinformasikan soal pembayaran commitment fee senilai Rp560 miliar yang dilakukan Gubernur DKI Anies Baswedan kepada FEO.
"Karena saya juga tidak diberi tahu oleh Pak Gubernur (Anies), dan dia membuat komitmen fee yang pertama itu," ujarnya.
Pras mendatangi Gedung Merah Putih KPK, untuk memberikan keterangan terkait kasus penyelenggaraan Formula E.
Dengan mengenakan jaket boomber biru dongker dan celana jeans berwarna senada, ia membawa satu bundel dokumen mulai dari KUAPPAS, RAPBD sampai APBD.
"Pagi ini saya datang ke Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan untuk memberikan keterangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus penyelenggaraan Formula E," kata Pras, melalui akun Instagramnya, Selasa (8/2/2022).
Di samping itu, Pras juga akan menyampaikan apa yang ia ketahui dalam proses penganggaran event yang berlangsung pada 4 Juni 2022 itu mulai dari usulan, pembahasan, sampai pengesahan anggaran.
"Saya akan menyampaikan apa yang saya ketahui dalam proses penganggarannya. Mulai dari usulan, pembahasan, sampai pengesahan anggaran," terangnya.