Dirut Krakatau Steel Serahkan Proses Hukum Wisnu Kuncoro pada KPK

Silmy melanjutkan, manajemen Krakatau Steel akan membantu sepenuhnya proses hukum yang dilakukan oleh KPK. Pihaknya berharap proses ini segera selesai. Dengan demikian, perseroan segera dapat memenuhi target.

"Baik produksi baja untuk mendukung pembangunan infrastruktur nasional," ujarnya.

Manajemen Krakatau Steel juga menjamin penegakan hukum yang sedang berlangsung tidak akan menganggu program kerja perusahaan, pengembangan yang sedang dikembangkan, dan pencapaian target tahun 2019.

"Tidak ada satu pun kebijakan perusahaan yang mendukung adanya praktik-praktik yang tidak sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance)," kata dia.

Silmy berharap hal ini menjadi titik tolak yang positif untuk mendukung Krakatau Steel bersih dalam proses transformasi bisnis yang sedang dijalankan. Sebab, BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara yang harus dijaga dari intervensi dan upaya pelemahan.

"Termasuk pelemahan karena praktik korupsi," ujarnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat nama sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa PT Krakatau Steel (Persero) tahun 2019. Keempat nama tersebut diumumkan di Gedung Merah Putih KPK pada Sabtu malam (23/3).

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang membeberkan keempat nama yang ditetapkan. Mereka adalah Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel (Persero) Wisnu Kuncoro (WNU) dan Alexander Muskitta (AMU) dari pihak swasta. Keduanya diduga sebagai penerima. Kemudian, Kenneth Sutardja (KSU) dari swasta, dan Kurniawan Eddy Tjokro (KET), yang keduanya diduga sebagai pemberi.

Namun, Kurniawan masih buron hingga kini. KPK mengimbau Kurniawan segera menyerahkan diri agar memudahkan penyelidikan kasus ini lebih lanjut.

"KPK mengimbau kepada KET untuk segera datang ke Gedung Merah Putih KPK untuk menyerahkan diri," kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, di Gedung KPK, Sabtu (23/3).