Ratusan Pemukim Ilegal Israel Kembali Serbu Kompleks Masjid Al-Aqsa
- Sebanyak 593 pemukim ilegal Israel, menurut Kegubernuran Yerusalem, memasuki kompleks Al-Aqsa melalui Gerbang Maroko dengan pengawalan polisi saat perayaan Tahun Baru Yahudi.
- Akses jemaah Palestina dibatasi ke dua gerbang, disertai pembatasan usia yang tidak dirinci; ratusan warga akhirnya salat di luar kompleks.
- Kegubernuran Yerusalem menilai ritual pemukim bertujuan mengubah status Al-Aqsa, sementara Israel memajukan 153 rencana permukiman ilegal berisi lebih dari 18 ribu unit rumah sejak awal 2026.
Jakarta, IDN Times - Ratusan pemukim ilegal Israel kembali menyerbu kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur yang diduduki pada Minggu (13/9/2026). Aksi penerobosan tersebut berlangsung di bawah perlindungan ketat kepolisian Israel bertepatan dengan momen perayaan Tahun Baru Yahudi.
Otoritas keamanan Israel secara bersamaan memperketat akses bagi jemaah muslim Palestina yang hendak beribadah di lokasi suci tersebut. Sejumlah kelompok ekstremis sebelumnya telah mengorganisasi seruan massal untuk menggelar ritual di dalam area kompleks.
1. Ratusan pemukim masuk lewat Gerbang Maroko
Gerbang Maroko (Ludvig14, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons) Kegubernuran Yerusalem mencatat sebanyak 593 pemukim ilegal memasuki situs suci tersebut melalui Gerbang Maroko atau Bab al-Maghariba. Para pemukim itu masuk pada sesi pagi dan siang hari dengan pengawalan langsung aparat keamanan Israel.
Sementara itu, kantor berita WAFA mencatat sekitar 240 pemukim menerobos area pelataran masjid untuk melakukan tur provokatif serta ritual Talmud. Perbedaan angka ini berasal dari sumber yang berbeda; Kegubernuran Yerusalem menyebut 593 pemukim, sedangkan sumber lokal WAFA menyebut sekitar 240 pemukim. Rombongan tersebut bergerak menanggapi seruan kelompok Temple yang meminta pengikutnya datang beramai-ramai selama musim libur keagamaan.
2. Akses jemaah Palestina diperketat di gerbang luar
ilustrasi warga Palestina (pexels.com/Hosny salah) Di sisi lain, pasukan keamanan Israel memberlakukan aturan ketat yang membatasi pergerakan jemaah Palestina pada waktu salat subuh. Akses masuk bagi warga muslim dialihkan secara sepihak dan dipusatkan hanya melalui dua pintu, yakni Gerbang Hutta dan Gerbang Rantai.
Aparat penjaga pos pemeriksaan juga menerapkan batasan usia tanpa perincian kategori yang jelas bagi warga yang hendak beribadah. Akibat kebijakan pembatasan tersebut, ratusan warga Palestina tertahan di luar kompleks dan terpaksa menunaikan ibadah salat di depan gerbang.
3. Kegubernuran Yerusalem soroti upaya pengubahan status historis dan keislaman Al-Aqsa
Militer Israel lakukan penempatan ulang di kompleks Masjid Al-Aqsa. (Stop The Wall from Palestine, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons) Kegubernuran Yerusalem memperingatkan bahwa para pemukim ilegal berupaya memaksakan ritual ibadah guna menciptakan sebuah "realitas baru". Upaya pemaksaan tersebut dinilai sengaja dilakukan untuk mengubah status historis dan status keislaman situs suci tersebut.
Otoritas setempat mencatat sekitar 850 perintah larangan masuk telah dikeluarkan terhadap warga Palestina sejak awal tahun. Kepolisian Israel tercatat telah memfasilitasi secara sepihak aksi penerobosan harian pemukim ilegal sejak 2003, meski Wakaf Islam yang dijalankan Yordania selaku pemegang hak perwalian administratif eksklusif terus menyampaikan protes.
3. Lonjakan rencana pembangunan permukiman ilegal
Pembangunan rumah baru di permukiman ilegal Israel, Eldad, selatan Betlehem, Tepi Barat. (Trocaire, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons) Serbuan ke Masjid Al-Aqsa berlangsung beriringan dengan akselerasi tajam aktivitas pembangunan permukiman ilegal di wilayah pendudukan. Komisi Perlawanan Kolonisasi dan Tembok Palestina melaporkan bahwa otoritas Israel telah memajukan 153 rencana permukiman ilegal di Tepi Barat yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur yang diduduki, sejak awal 2026.
Proyek permukiman itu menargetkan pembangunan lebih dari 18 ribu unit rumah, mencakup 12.300 unit di Tepi Barat serta 5.783 unit di Yerusalem Timur. Sejak akhir 2022, pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tercatat telah menyetujui 104 permukiman ilegal baru yang memperparah pemindahan paksa warga Palestina di seluruh wilayah yang diduduki sejak 1967.
