Jakarta, IDN Times - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menanggapi tudingan publik atas pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara beberapa waktu lalu. Pertemuan tersebut memicu perbincangan hangat di media sosial.
Pasalnya, sejumlah pihak menuding PSI menggunakan Istana Negara sebagai rumah pemenangan Pemilu. Bahkan, Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) melaporkan PSI ke Ombudsman pada hari ini, Senin (5/3).
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI, Isyana Bagoes Oka tak ambil pusing dengan tudingan sejumlah pihak yang mengatakan PSI telah menggunakan Istana untuk membahas Pemilu.
"Namanya lagi tahun politik segala sesuatunya bisa digunakan meskipun sesuatu yang sebenarnya tidak perlu diributkan tapi menjadi diributkan oleh pihak-pihak yang memang tidak setuju dan terutama oleh lawan-lawan politik," ujar Isyana saat ditemui di Hotel Aryaduta Gambir, Jakarta Pusat, Senin (5/3).
Terkait laporan ACTA ke Ombudsman atas dugaan maladministrasi, PSI juga tak menjadikannya beban. Sebab, Isyana meyakinkan tak ada yang salah dengan pertemuan PSI dengan Jokowi.
"Itu hak mereka untuk melaporkan, tapi yang jelas kami dari PSI merasa tak ada yang salah dengan pertemuan PSI dan Pak Jokowi karena mayoritas yang dibicarakan adalah masalah kebangsaan," ucapnya.
Menurut Isyana, pertemuannya dengan Jokowi bukan hal yang aneh. Sebab, selain PSI pimpinan partai politik lain juga bertemu dengan Jokowi.
"Sekarang ACTA melaporkan kemudian ada juga yang menuntut pembubaran PSI, padahal kan Pak Jokowi gak cuma ketemu dengan PSI saja, Pak Jokowi memang kerap melakukan pertemuan dengan pimpinan partai politik lain," jelas dia.
Lebih lanjut, mantan jurnalis televisi ini menyebut pada pertemuannya tersebut bukan soal pemenangan melainkan murni masalah kebangsaan.
"Mayoritas yang dibicarakan ya masalah kebangsaan, memang saat itu ada sebagian kecil soal Pemilu, namanya juga orang ngobrol, tapi yang dibicarakan sangat sedikit. Memang betul Istana bukan rumah pemenangan pemilu, kami pun nggak menganggap tujuan pertemuan kemarin untuk pemenangan," tandasnya.
Untuk diketahui, ACTA telah melaporkan PSI atas dugaan pertemuan membahas pemenangan Pilpres di lstana ke Ombudsman. Menurut Sekretaris Dewan Pembina ACTA, Said Bakhri, PSI telah melanggar Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
"Kita tahu bahwa Istana adalah tempat kerja presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, maka seharusnya agenda politik yang menguntungkan salah satu kelompok seperti pemenangan pilpres tidak dilakukan di sana. Istana merupakan milik rakyat, bukan tempat milik partisipan Presiden saja," kata Said dalam keterangan pers, Senin (5/3).