DPD Minta Road Map Penyelesaian Konflik Papua Transparan

21 Apr 2026, 18:37 WIB

Amir Faisol

DPD Minta Road Map Penyelesaian Konflik Papua Transparan

Senator Papua sampaikan tujuh poin penting soal penyelesaian konflik di daerahnya. (Dok. DPD RI).

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Yorrys Raweyai menyoroti meningkatnya kekerasan di Papua sepanjang 2025–2026 yang menelan banyak korban dari masyarakat sipil, aparat, dan kelompok bersenjata.
Ia menilai konflik di Papua merupakan akumulasi persoalan struktural seperti kemiskinan, ketimpangan pembangunan, dan pelanggaran HAM yang belum terselesaikan secara menyeluruh.
Yorrys bersama senator asal Papua mendesak pemerintah membuka road map penyelesaian konflik secara transparan serta mendorong dialog inklusif dan kolaborasi lintas lembaga demi mewujudkan Tanah Damai.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

2025 hingga April 2026

Eskalasi kekerasan di Papua meningkat dengan puluhan insiden yang menelan ratusan korban jiwa dari masyarakat sipil, aparat, dan kelompok bersenjata.

14 April 2026

Insiden di Kabupaten Puncak, Papua Tengah menyebabkan 9 orang meninggal dunia dan 7 luka berat. Ratusan warga mengungsi akibat peristiwa tersebut.

21 April 2026

Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai menggelar jumpa pers di Gedung Parlemen Jakarta, menyoroti konflik Papua dan meminta road map penyelesaian yang transparan.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

What?
Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai, meminta agar pemerintah membuka secara transparan peta jalan atau road map penyelesaian konflik di Papua yang hingga kini masih terus menimbulkan korban jiwa dan pengungsian.
Who?
Yorrys Raweyai bersama anggota DPD RI asal Tanah Papua menyampaikan pernyataan resmi terkait eskalasi kekerasan dan kebutuhan akan strategi penyelesaian konflik yang terbuka kepada publik.
Where?
Pernyataan disampaikan di Gedung Parlemen, Jakarta, sementara insiden kekerasan terbaru terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, serta berdampak luas di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah.
When?
Pernyataan disampaikan pada Selasa, 21 April 2026. Insiden kekerasan yang disoroti terjadi pada 14 April 2026 dan merupakan bagian dari rangkaian peristiwa sejak 2025 hingga April 2026.
Why?
Pernyataan ini muncul karena meningkatnya kekerasan bersenjata di Papua, banyaknya korban sipil dan aparat, serta belum adanya kejelasan strategi nasional dalam menangani akar persoalan sosial dan kemanusiaan di wilayah tersebut.
How?
Melalui konferensi pers resmi, Yorrys menyerukan penghentian kekerasan total, dialog inklus

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Di Papua banyak orang sedih karena ada kekerasan dan banyak yang terluka. Ada bapak bernama Yorrys yang bilang semua orang itu saudara dan tidak boleh saling melukai. Ia minta pemerintah bikin rencana jelas supaya damai bisa datang lagi. Sekarang masih banyak orang mengungsi dan butuh tempat aman untuk hidup tenang.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Pernyataan Yorrys Raweyai menunjukkan adanya kesadaran nasional yang kuat terhadap pentingnya penyelesaian damai dan berkeadilan di Papua. Dengan mengapresiasi komitmen pemerintah sekaligus menekankan perlunya transparansi, dialog inklusif, serta kolaborasi lintas lembaga, langkah ini mencerminkan semangat membangun solusi bersama yang lebih manusiawi dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat Papua.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai, menyoroti eskalasi kekerasan di Papua yang terus memburuk selama 2025 hingga April 2026. Dalam kurun waktu tersebut, puluhan insiden kekerasan terjadi dan menelan ratusan korban jiwa.

Yorrys mengatakan, insiden kekerasan dialami berbagai elemen, baik masyarakat sipil, aparat TNI/Polri, maupun kelompok bersenjata yang selama ini dikenal sebagai OPM, TPNPB, atau KKB.

“Semua korban adalah anak bangsa. Setiap nyawa yang hilang merupakan luka bagi Indonesia,” ujar Yorrys dalam jumpa pers di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

1. Insiden di Kabupaten Puncak akumulasi persoalan struktural

Senator Papua sampaikan tujuh poin penting soal penyelesaian konflik di daerahnya. (Dok. DPD RI).

Dia pun menyoroti insiden terbaru yang terjadi pada 14 April 2026 di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, yang mengakibatkan 9 orang meninggal dunia, termasuk seorang balita, serta 7 orang lainnya mengalami luka berat. Peristiwa tersebut juga memaksa ratusan warga mengungsi dan kehilangan akses terhadap kebutuhan dasar.

Menurut Yorrys, kondisi ini merupakan akumulasi dari persoalan struktural yang belum terselesaikan secara menyeluruh. Dia menyebut wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah sebagai daerah yang paling terdampak dengan ribuan warga kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian, serta akses pendidikan dan layanan kesehatan.

“Banyak warga hidup dalam kondisi jauh dari standar kemanusiaan yang layak, sementara perhatian terhadap pengungsi masih belum optimal,” kata dia.

2. Apresiasi pembangunan di Papua tapi harus ada pendekatan khusus

Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai saat menerima Amnesty International. (IDN Times/Amir Faisol)

Selain itu, Yorrys turut menyoroti tingginya angka kemiskinan di Tanah Papua yang secara konsisten berada pada level tertinggi secara nasional. Hal ini menunjukkan ketimpangan pembangunan yang belum teratasi secara efektif meskipun berbagai kebijakan afirmatif telah dilakukan.

Ironisnya, kata dia, kasus pelanggaran HAM di Papua yang belum tuntas telah memperdalam ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara dan memperpanjang siklus konflik.

Yorrys mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat pembangunan di Papua. Namun, dia menilai pendekatan tersebut perlu dilengkapi dengan strategi dialogis, humanis, dan berbasis keadilan sosial.

“Sayangnya, hingga saat ini belum terlihat grand design dan road map yang komprehensif dan terbuka kepada publik terkait penyelesaian konflik Papua secara menyeluruh,” ujar dia.

3. Senator asal Papua minta road map penyelesain konflik di wilayahnya

Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai saat menerima Amnesty International. (IDN Times/Amir Faisol)

Yorrys mengatakan, harapan akan Papua sebagai Tanah Damai bukanlah hal yang mustahil, tetapi memerlukan kerja bersama yang konsisten dan berkelanjutan.

“Tanah Damai bukanlah mimpi, tetapi tidak akan pernah terwujud tanpa kolaborasi,” kata dia.

Yorrys Raweyai bersama Anggota DPD RI se-Tanah Papua menyampaikan sejumlah poin penting:

Menghentikan kekerasan secara menyeluruh di Tanah Papua
Memastikan keamanan dan kelayakan hidup masyarakat di seluruh wilayah Papua
Membuka grand design dan road map penyelesaian konflik Papua secara transparan kepada publik.
Mendorong dialog inklusif yang melibatkan seluruh unsur masyarakat Papua
Menuntaskan pelanggaran HAM secara adil dan transparan
Mengatasi kemiskinan dan ketimpangan pembangunan secara struktural dan berkelanjutan
Memperkuat kolaborasi lintas lembaga dan elemen masyarakat dalam menyelesaikan konflik Papua

“Penyelesaian konflik Papua tidak dapat dilakukan secara sektoral. Dibutuhkan sinergi dan komitmen bersama seluruh elemen bangsa,” kata dia.