Kemenkes-Komdigi Rilis Playbook Respons Cepat Hoaks Kesehatan
- Komdigi mencatat 2.622 hoaks kesehatan beredar pada Agustus 2018–September 2026, dengan imunisasi menjadi salah satu topik tertinggi, diikuti isu TB, ASI, vitamin, dan suplemen.
- Cakupan imunisasi nasional turun dari 95 persen pada 2023 menjadi 80 persen pada 2025; wabah campak 2025–2026 menyebabkan 72 anak meninggal, sementara polio kembali muncul di beberapa wilayah.
- Kemenkes, Komdigi, BPOM, platform digital, dan mitra lintas sektor meluncurkan Playbook Respons Cepat untuk membangun sistem deteksi, verifikasi, moderasi, dan respons hoaks yang terkoordinasi.
Jakarta, IDN Times - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI bekerja sama dengan mitra lintas sektor merilis Playbook Respons Cepat Penanganan Hoaks Kesehatan di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, mengatakan, hal ini merupakan respons cepat terhadap informasi-informasi hoaks tentang kesehatan. Informasi hoaks yang mendominasi adalah tentang imunisasi yang dinilai turut menekan cakupan imunisasi anak hingga memicu wabah campak dan polio di sejumlah daerah.
Sinergi ini melibatkan beberapa pihak penting di antaranya Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Pokja Komunikasi Risiko dan Pemberdayaan masyarakat (RCCE), organisasi profesi, masyarakat sipil, platform digital, pakar, akademisi dan praktisi.
1. Terdapat 2.622 hoaks kesehatan yang beredar di berbagai platform digital
Ilustrasi hoaks. IDN Times/Sukma Shakti Seiring perkembangan teknologi, hoaks kesehatan yang beredar di masyarakat semakin masif, termasuk perihal tuberkulosis (TB), air susu ibu (ASI), hingga program pemberian vitamin dan suplemen untuk imunitas tubuh.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melaporkan, hoaks kesehatan adalah salah satu hoaks yang paling banyak menyebar di masyarakat.
"Selama periode Agustus 2018 hingga September 2026 terdapat 2.622 hoaks kesehatan yang beredar di berbagai platform digital. Imunisasi adalah salah satu topik dengan jumlah hoaks tertinggi," kata Aji, dikutip dari siaran pers, Sabtu (19/9/2026).
2. Wabah atau campak di sejumlah daerah memakan korban 72 anak dalam satu tahun
Pemberian vaksin campak di Desa Ringinpitu Tulungagung. IDN Times/ Bramanta Pamungkas Menurut data Kementerian Kesehatan RI, sepanjang tahun 2025–2026, telah terjadi wabah atau kejadian luar biasa penyakit campak di sejumlah daerah dengan korban meninggal sebanyak 72 anak.
Selain itu, penyakit polio yang menyebabkan lumpuh layu akut pada anak juga kembali mewabah pada tahun 2023-2024 di Papua, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
"Wabah atau kejadian luar biasa penyakit tersebut muncul karena tidak adanya kekebalan penyakit di masyarakat sehingga virus mudah menyebar dari satu anak ke anak lainnya dan menyebabkan kesakitan, disabilitas, dan kematian," kata Aji.
Sementara itu, Direktorat Pengelolaan Imunisasi Kemenkes melaporkan, cakupan nasional imunisasi mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir. Penurunan ini meliputi, dari 95 persen pada 2023, menjadi 87 persen pada 2024, dan hanya mencapai 80 persen pada 2025.
"Padahal untuk membentuk kekebalan di masyarakat dibutuhkan cakupan imunisasi sebesar 90–95 persen secara universal atau merata sampai tingkat kabupaten/kota," kata dia.
3. Upaya penanganan hoaks yang semakin masif
Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menyampaikan evaluasi tata kelola Program Internsip Dokter Indonesia di Jakarta (Kementerian Kesehatan RI) Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante Saksono Harbuwono, mengatakan, pendekatan konvensional tidak lagi cukup untuk menangkal hoaks yang semakin masif.
"Kementerian Kesehatan terus memperkuat sistem penanganan hoaks mulai dari penataan regulasi dan tata kelola, penguatan koordinasi lintas sektor, pengembangan kanal penanganan hoaks terintegrasi hingga penyusunan Playbook Respons Cepat Penanganan Hoaks Kesehatan yang menjadi mekanisme kerja bersama," kata Wamenkes Dante.
Dante mengatakan, langkah tersebut merupakan upaya penting untuk mengubah cara kerja penanganan hoaks dari yang selama ini masih bersifat ad hoc menjadi mekanisme yang terstruktur dan terorganisir.
“Dibutuhkan sistem monitoring yang kuat, pakar yang dapat melakukan verifikasi cepat, keterlibatan unit teknis, kapasitas produksi komunikasi, serta jejaring amplifikasi informasi yang luas, agar ke depan sumber daya pencegahan dan respons dapat diaktivasi dengan cepat ketika isu muncul," ucap dia.
