DPR Minta Mendagri Panggil Gubernur Kaltim Buntut Polemik Mobil Dinas Mewah

Sementara itu, anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menilai, Rudy Mas'ud tidak peka terhadap rakyatnya karena membeli mobil dinas seharga Rp8,5 miliar, di tengah efisiensi anggaran yang drastis.

Deddy mengungkap, transfer ke daerah (TKD) untuk Provinsi Kaltim mengalami pemangkasan hampir 75 persen, dari Rp9,3 triliun menjadi hanya Rp2,3 triliun. Ia mengatakan, masih banyak mobil yang mampu menembus medan berat dengan biaya yang lebih manusiawi.

"Pembelian mobil mewah saat anggaran seret harusnya bisa ditunda ke tahun berikutnya atau dibatalkan sama sekali," kata Deddy.

Menurut Deddy, Rudy Mas'ud telah melawan semangat Presiden Prabowo Subianto yang selama ini bersikeras menginginkan adanya penghematan dan efisiensi di pemerintahannya.

"Jadi keputusan tetap melakukan pembelian mobil yg tergolong mewah justru melawan semangat penghematan dan efisiensi yang digelorakan Presiden Prabowo," kata Legislator PDIP itu.

Menanggapi polemik itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni mengatakan, pengadaan kendaraan dinas baru untuk Gubernur Kaltim senilai Rp8,5 miliar telah melalui pertimbangan matang dan disesuaikan dengan kebutuhan kedinasan kepala daerah.

Menurutnya, kendaraan operasional tersebut bukan sekadar fasilitas, melainkan sarana penunjang kerja yang penting, terutama untuk menjangkau wilayah dengan kondisi geografis ekstrem di Kaltim.

"Operasional di lapangan memang membutuhkan spesifikasi kendaraan yang tangguh. Ini demi memastikan peninjauan program strategis pemerintah tetap berjalan efisien, meskipun harus menembus medan sulit,” kata Sri Wahyuni diberitakan ANTARA di Samarinda, Jumat (20/2/2026).