DPR Tegaskan Komitmen Seleksi Anggota BPK Tanpa Pandang Bulu
Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Johnny G Plate menegaskan komitmennya dalam memilih calon anggota BPK periode 2019-2024.
Pihaknya bersama panitia seleksi anggota BPK yang lain tidak akan pandang bulu dalam menyeleksi.
1. Seleksi sesuai kriteria penilaian
Johnny menjelaskan, ada beberapa poin penting yang menjadi penilaian bagi komisi XI. Mulai dari administrasi hingga hal-hal terkait pemahaman kebijakan.
"Yang kita nilai sekarang administratif. Pemahaman secara akademis. Sekarang kan yang kita nilai administratif dan makalah. Pemahaman secara kebijakan itu apa. Motivasi dan seterusnya nanti," ujarnya saat ditemui IDN Times di komplek DPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/7).
2. Bantah calon nonpartai sulit lolos fit and proper test
Politisi Nasdem ini juga membantah jika calon-calon yang berasal dari non partai sulit lolos di tahap fit and proper test.
"Kata siapa (sulit lolos)? Kok sudah tau hasilnya.. kita aja belum tau hasil fit and proper test-nya," tegas dia.
3. Pansel BPK berjanji tidak ada konflik kepentingan
Lebih lanjut, Johnny menegaskan jika pansel BPK akan memilih calon terbaik tanpa memperdulikan latar belakang. Pernyataan ini sekaligus menegaskan tidak ada konflik kepentingan dalam seleksi calon anggota BPK.
"Kami akan memilih sesuai apa adanya calon itu. Bukan latar belakang," ungkapnya.
4. Berharap ada internal BPK bisa jadi calon anggota
Selain itu, Johnny juga punya harapan lain. Dia berharap ada auditor internal BPK yang bisa menjadi calon anggota BPK untuk lima tahun ke depan.
"Kami berharap orang dalam yang auditor pengalaman dari dalam bisa menduduki. Tapi berapa banyak dari sana yang mendaftar? Kan tergantung yang mendaftar. Kompetensi memadai. Jangan sampai jadi auditor tapi tidak memenuhi kualifikasi tertentu," jelas dia.
5. Tersisa 32 nama dari hasil seleksi administrasi
Seperti diketahui, sebanyak 32 nama yang lolos seleksi administratif, kemudian berkas akan dikirimkan ke Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Setelah diserahkan kepada DPD, berkas akan dikembalikan ke DPR Komisi XI. Setelah itu, DPR akan melakukan uji kelayakan atau fit and proper test kepada peserta.
"Itu (berkas) akan masuk ke DPD, kemudian kita fit and proper test," tuturnya.
